Sosial

Populasi Kemiskinan di Banda Aceh Bisa Diakses By Online

Populasi Kemiskinan di Banda Aceh Bisa Diakses By Online

ACEHTERKINI.COM | Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan dalam bidang pelayanan publik, Pemko Banda Aceh terus memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

“Kami sudah memberlakukan antrian online pada pelayanan satu pintu administrasi kependudukan dan izin usaha secara online juga, hingga populasi masyarakat miskin yang bisa diakses by name, by address and by GPS,” kata Illiza pada acara bertajuk “The Asia-Pacific Conference on Local Government Voice Toward HABITAT III on a New Urban Agenda” yang berlangsung di Patuno Resort, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 5-7 September 2015.

Acara berkaitan tentang pengelolaan birokrasi menuju Good Governance dalam forum The 2nd session of 2015 United Cities and Local Governments for Asia and Pacific (UCLG-ASPAC) Executive Bureau and Council Meetings diikuti oleh 175 Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Asia Fasifik.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Banda Aceh disandingkan dengan Mr Takashi Nabeooka (Kyoto Prefectural Government, Assistant Counselor of The Japan Council of Local Authorities/CLAIR), Ms Tuty Kusumawati (Head of Urban Planning Bureau-Bappeda Jakarta), dan Mr Ryu Soon-Hyun (Vice Mayor of Daejeon Metropolitan City) yang diwakili oleh Mr Lee Donghan (Director of International Cooperative Division of Daejon Metropolitan City).

Hal lain yang disampaikan Illiza adalah soal peningkatan SDM para PNS, supervisi atau pengawasan tata kelola keuangan, akuntabilitas dan sejumlah penghargaan yang telah diterima oleh Pemko Banda Aceh dalam kurun waktu 2007-2015 baik di level nasional maupun internasional.

“Pemerintahan yang baik mengedepankan kesetaraan, partisipasi, menghargai keberagaman, transparansi, efisien dan aturan hukum. Ancaman terbesar untuk mencapai good governance adalah korupsi, kekerasan dan kemiskinan,” tuturnya.

Sejak 2007, Kata Illiza, Pemko Banda Aceh telah memberlakukan moratorium penerimaan PNS dari formasi umum. Seiring dengan itu, kami mengurangi posisi jabatan struktual dari angka 806 menjadi 631 orang.

Illiza juga memaparkan soal e-Kinerja dan e-Disiplin yang diterapkan Pemko Banda Aceh dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja para PNS.

“E-Kinerja, suatu aplikasi berbasis web bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang kompetitif serta positif, di samping untuk mendorong kreativitas dan inovasi para PNS.”

“Sementara e-Disiplin, suatu aplikasi yang terkoneksi real time dengan sistem absensi finger print, kita bangun untuk memonitor dan mengevaluasi kedisiplinan para PNS berdasarkan tingkat kehadiran dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah,” katanya. [Red]

To Top