Nasional

Polri Tangani 131 Kasus Pembakaran Hutan di Indonesia

Polri Tangani 131 Kasus Pembakaran Hutan di Indonesia
Saksi Ahli, Bambang Hero Saharjo dari Fakultas Kehutanan IPB, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Sedang Melakukan Sidang di Lokasi PT. Kallista Alam di Nagan Raya, Aceh dalam perkara perdata antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan perusahaan tersebut. [dok. acehterkini]

ACEHTERKINI.COM | Bareskrim Polri menetapkan 126 orang tersangka dalam kasus dugaan pembakaran sejumlah hutan di Indonesia.

“Kita sudah tetapkan 126 tersangka dengan perorangan apabila terbukti disuruh atau dilakukan karena lahan sendiri masih perlu kita dalami,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Agus Rianto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015).

Agus menambahkan, hingga saat ini kasus pembakaran hutan yang ditangani oleh pihak kepolisian berjumlah 131 kasus.

“Dari 131 kasus yang kita tangani yang masuk tahap lidik 78 kasus, sidik 39 kasus, dan telah dinyatakan lengkap sebanyak 24 kasus,” ujarnya.

Dilansir dari Inilah, Bareskrim Polri juga tengah membidik tiga perusahaan yang diduga sebagai pelaku pembakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia.

“Bareskrim telah melakukan atau menetapkan satu perusahaan kejahatan korporasi yang menjadi tersangka, yaitu BMH (Bumi Mekar Hijau) di wilayah Sumatera Selatan,” ujar Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter), Brigjen Yazid Fanani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2015).

Menurutnya, dua perusahaan lainnya yang dibidik oleh Bareskrim berinisial WAI dan TPR. Kedua perusaaan tersebut dikatakannya telah dinaikkan status pemeriksaannya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Ya, dasar di dalaminya mereka tentu karena ada temuan lapangan dan analisa ahli,” katanya.

Adapun ketiga perusahaan itu terancam pidana atas pelanggaran Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 99 Ayat 1 juncto 116 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kita telah koordinasi dengan kementerian terkait. Nantinya bila ketiga perusahaan itu terbukti, tak hanya dikenakan pidana tapi juga bisa diancam hukuman perdata dan sanksi administrasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan menolak kasasi PT. Kallista Alam yang telah membakar lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya seluas 1.000 hektar. Perusahaan kelapa sawit ini dituntut ganti rugi sebesar Rp366 miliar secara perdata.

Terkait penegakan hukum lingkungan ini, Dir Penegakan Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ragil mengatakan ada juga perusahaan di Palembang digugat Rp 7 triliun karena diduga melakukan pembakaran lahan seluas 20 ribu hektar.

Di Aceh, proses penegakan hukum lingkungan bagi perusahaan yang diduga telah melakukan pembakaran masih terus berjalan. Kementerian Lingkungan Hidup menggugat secara pidana PT. Surya Panen Subur (SPS) yang masih berproses di Pengadilan Negeri Meulaboh dan PT. Dua Perkasa Lestari (DPL) di Pengadilan Negeri Tapak Tuan, Aceh Selatan. [Sad]

To Top