Layanan Publik

36 Paket Proyek di Abdya Belum Dilelang

36 Paket Proyek di Abdya Belum Dilelang

ACEHTERKINI.COM | Serapan anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2015 masih minim. Hal itu dilihat dari 247 paket proyek pengerjaan fisik yang bernilai di atas Rp200 juta, ternyata baru 211 paket yang telah dilelang, sedangkan 36 paket lainnya belum tuntas proses pelelangan.

Sekretaris Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Abdya, Firmansyah, Senin (21/9/2015) membenarkan minimnya realisasi serapan anggaran serta banyaknya paket pengerjaan fisik yang belum dilakukan proses lelang.

Firman menyebutkan, realisasi belanja APBK Abdya tahun 2015 baru mencapai sekitar 42,21 persen, belanja tidak langsung 61,6 persen dan belanja langsung hanya sekitar 26,22 persen dari total anggaran belanja Rp841 miliar lebih.

“Jangan berpatokan pada realisasi belanja langsung yang masih di bawah 30 persen, sebab paket pengerjaan fisik banyak telah dikerjakan, hanya saja pihak rekanan belum melakukan penarikan, karena masih penarikan termin pertama sementara pekerjaan mungkin sudah 50 persen,” sebutnya.

Kata Firman, dari puluhan paket proyek yang dilelang tersebut, terdapat paket yang bernilai miliran rupiah, salah satunya paket pengerjaan Pasar Modern dan ada sejumlah paket lainnya.

Kemudian juga terdapat beberapa paket proyek yang tidak bisa dilelang, karena terjadi tumpang-tindih anggaran dengan proyek dari Pemerintah Provinsi Aceh. Selain itu, juga ada yang penganggarannya tidak sesuai, sehingga dianggarkan kembali dalam RAPBK-Perubahan 2015.

Menyorot persoalan itu, Pj Ketua Komisi Nasional-Pengawasan Aparatur Negara (Komnas-Waspan) Abdya, Irfan Faisal SH menilai bahwa realisasi serapan APBK Abdya tahun 2015 sangatlah rendah dan mengecewakan.

Hal itu terbukti dari realisasi anggarannya, bahkan puluhan paket pengerjaan fisik belum juga selesai dilelang. Sedangkan batas waktu terakhir realisasi anggaran tahun berjalan akan berakhir 31 Desember 2015 mendatang.

Jika realisasi anggaran itu tidak diupayakan penggunaannya secara maksimal, maka anggaran daerah terancam tidak habis terpakai sehingga akan menimbulkan kerugian bagi daerah dan masyarakat.

Menurutnya pengamatannya, kedisiplinan menjadi pokok utama permasalahan, belum lagi soal administrasi yang sangat mempengaruhi.

Untuk itu pihaknya berharap ada peningkatan realisasi anggaran dilakukan SKPK jelang pembahasan APBK-P tahun 2015. Selain itu tak kalah pentingnya pemerintah dapat menjalankan program sesuai kepentingan masyarakat. [Rizal]

To Top