Sosial

Re-Integrasi Aceh Sudah Selesai. LSM Tolak Raqan BRA

Re-Integrasi Aceh Sudah Selesai. LSM Tolak Raqan BRA

ACEHTERKINI.COM | Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Badan Re-Integrasi Aceh (BRA) dikritisi oleh sejumlah LSM Peduli HAM di Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menilai persoalan re-integrasi Aceh belum selesai.

Direktur Koalisi Ngo HAM Aceh, Zulfikar Muhammad mengatakan, DPRA sebaiknya mendesak Pemerintah Pusat agar mendukung perdamaian Aceh.

“Kita bukan tidak mau adanya qanun BP2A atau BRA itu tapi kita ingin Pemerintah Pusat mengeluarkan Perpres terhadap proses perdamaian di Aceh,” ujar Zulfikar Muhammad.

Persoalannya, kata Zulfikar Muhammad, kalau dibuat dalam bentuk qanun dimana komposisi pusat dalam menguraikan perdamaian ini.

“Komposisi pusat dalam urusan ini dimana, baik dalam bentuk moril dan dana terhadap perdamaian Aceh,” katanya.

“Boleh buat qanun, tapi berani tidak Pemerintah Aceh membuat pasal minta Pemerintah Pusat mendukung penguatan bina damai di Aceh,” terangnya.

Katanya lagi, jangan sampai ada kesan bahwa Raqan BRA ini seakan-akan milik aktor dari konflik, sedangkan dalam naskah akademiknya bukan milik siapa-siapa, artinya orang-orang yang didalamnya paham tentang peace building.

Menurut Koliasi Ngo HAM, tugas BRA atau BP2A juga harus jelas yaitu merumuskan grand design bina damai. “Bukan bangun rumah dan lain-lain yang sudah dilakukan sama dengan SKPA,” ujar Zulfikar Muhammad.

Katanya tugas BRA atau BP2A kedepan ini tidak lagi dalam proses transisi dan re-integrasi, tapi harus lebih pada pemulihan korban konflik. Artinya harus dimulai dari pengungkapan kebenaran.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra. “Perdamaian Aceh sudah 10 tahun, masa transisi sudah selesai, sekarang yang paling penting menjalankan Qanun KKR yang sudah disahkan itu,” kata Hendra.

“Kita datang menghadiri RDPU tadi bukan untuk menyetujui atau menerima Raqan BRA atau BP2A itu, tapi kita lebih memberikan masukan,” katanya.

Menurutnya Raqan BRA atau BP2A itu tetap kita tolak. Alasannya Raqan tersebut tidak urgent lagi. “Kalau mau mengurus korban konflik, kita sudah punya Qanun KKR, itu yang harus dijalankan,” ujarnya.

Persoalan perdamaian Aceh, menurut KontraS sudah menjadi arus utama seluruh SKPA. Program SKPA kedepan harus memuat kegiatan-kegiatan untuk penguatan perdamaian di Aceh.

“Kita khawatir jika Raqan ini membentuk badan baru, maka nanti akan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu,” demikian Hendra Saputra.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Legislasi DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, masukan yang muncul dalam RDPU Raqan BRA itu adalah terkait dengan strukturnya yang terlalu gemuk dan terkait dengan nama.

“Ada masukan agar organisasi ini tidak terlalu gemuk, supaya efektif dan kaya fungsi, kemudian soal nama juga disarankan sebagai Raqan Badan Re-Integrasi Aceh (BRA) bukan Raqan Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A),” ujar Ketua Banleg DPRA.

“Setelah RDPU, kita akan melakukan pembahasan dan evaluasi secara internal. Kemudian hasil itu akan disampaikan kepada Kemendagri untuk dikoreksi, baru kemudian di Paripurnakan,” kata Iskandar Usman.

“Kita akan Paripurna bersama qanun-qanun lain seperti Qanun Rumah Ibadah, Qanun Revisi Otsus dan Bagi Hasil Migas, Qanun Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Aceh dan qanun-qanun lain, mungkin ada sekitar enam atau tujuh qanun yang akan disahkan dalam waktu dekat ini,” katanya.

Menurut Iskandar Usman dari Fraksi Partai Aceh ini persoalan re-integrasi Aceh belum selesai. “Masih ada sisa dana re-integrasi yang tertahan di Jakarta sebesar Rp80 miliar lagi, re-integrasi ini adalah tanggungjawab pusat,” ujarnya.

Hadir dalam RDPU Raqan BRA, Selasa (18/8/2015) di Gedung Serbaguna DPRA tadi antara lain dari unsur ulama, LSM, Pemuda, KPA dan wartawan. [Red]

To Top