Ekonomi

Pedagang di Langsa Harus Jual Produknya Sesuai Izin SIUP

Pedagang di Langsa Harus Jual Produknya Sesuai Izin SIUP
Marzuki Hamid

ACEHTERKINI.COM | Para pedagang di Wilayah Kota Langsa, diminta memenuhi aturan dagang seperti melengkapi aturan Produk Dagang Sesuai SIUP. Maksudnya, produk dagangnya harus sesuai dengan perizinan SIUP bukan sebaliknya.

“Kita minta para pedagang tidak menjualkan produk dagangnya tidak sesuai dengan perizinan SIUP yang diberikan atau diurusnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) setempat,” ujar Marzuki Hamid, saat bincang-bincang dengan wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (05/08/2015).

Diakuinya, bahwa laporan yang diterimanya selama ini sejumlah pedagang di wilayah Pemko Langsa, telah menyalahi ketentuan atas SIUP yang diberikan atau diurusnya di KP2T setempat.

Contohnya, pedagang itu memiliki SIUP produk dagang A ternyata bersangkutan menjualkan produk B, itu sudah menyalahi penggunaan SIUP yang dimilikinya.

Kendati demikian, bila pedagang mau beralih menjual produk dagang yang lain dari perizinan SIUP sebelumnya, maka pedagang harus melaporkan atau mengurus kembali perizinan SIUP-nya kepada pihak KP2T setempat sesuai produk dagang yang ingin diperdagangkannya.

“Artinya, kalau si pedagang ini sebelumnya mengurus SIUP dengan produk dagang A, tapi  ingin beralih ke produk dagang B diperbolehkan, asal sipedagang mengurus SIUP-nya kembali sesuai keinginannya,”ujarnya.

Selain itu, kepada para pedagang juga diminta untuk melakukan pengurusan kembali  SIUP yang sudah habis masa berlakunya.Karena masa berlaku SIUP hanya selama dua tahun, selanjutnya bersangkutan mengurus kembali selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir.

Namun, dengan catatan bila izin SIUP sudah habis masa berlaku, maka tidak diberikan status perpanjangannya.Itu sesuai dalam Qanun Nomor : 4 tahun 2014 tentang izin ganggun. Meskipun sanksi qanun ini tidak begitu berat, tapi Pemerintah setempat, melalui walikota memiliki kuasa untuk menutup usahanya.

Untuk mengantisipasi prihal tersebut, diminta kepada pihak KP2T agar dapat berkoordinasi dengan Satpol-PP setempat. Karena Satpol-PP merupakan instansi dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) untuk menjalankan amanah qanun yang sudah ditetapkan oleh legislatif berhak menertibkannya. [Jamal]

To Top