Sosial

Muhasabah 10 Tahun Damai Aceh, KKR Kewajiban Pemerintah Pusat

Muhasabah 10 Tahun Damai Aceh, KKR Aceh dan JCS Itu Kewajiban Pemerintah Pusat
10 Tahun Perdamaian Aceh, 15 Agustus 2015

ACEHTERKINI.COM | Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengatakan tidak semuanya perjanjian yang telah disepakati antara GAM dan Republik Indonesia telah berjalan dengan baik.

“Masih ada beberapa hal yang menggantung dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat, misalnya soal pembentukan KKR Aceh, Pengadilan HAM di Aceh, Pembentukan Joint Claims Settlement Commission atau Komisi Bersama Penyelesaian Klaim,” ujar Zaini Abdullah pada acara 10 tahun Perdamaian Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Sabtu (15/8/2015).

“Penerbitan ketiga regulasi ini merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat,” tegas Gubernur Aceh seraya menghimbau agar pemerintah hendaknya bisa secepatnya merealisasikan butir-butir perdamaian tersebut.

Lanjut doto, perdamaian ini bukanlah milik sekelompok orang saja, tapi damai ini milik seluruh rakyat Aceh. Penguatan damai harus berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

“Memang benar, selama 10 tahun terakhir ini masih ada berbagai dinamika yang menghadirkan perdebatan antara Aceh dan Pusat,” ungkap mantan petinggi GAM yang lama bermukim di Swedia ini.

“Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota tidak akan mampu menjaga perdamaian ini tanpa dukungan dari berbagai elemen masyarakat,” katanya lagi.

Tausyiah yang disampaikan Munawar A Jalil membawa judul “Merawat Damai dengan Hati”. Dalam tausyiahnya, Munawar A Jalil mengajak, semua kita harus bersatu padu, mempertahankan damai agar bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti.

“Kekuasaan lagi-lagi kekerasan tidak menjadi jaminan untuk langgengnya damai di Aceh, kekayaan sumber daya alam tidak juga memberikan jaminan, satu-satunya jaminan itu dalam rangka merawat damai ini, adalah merawat dengan hati,” ujar Kepala Bidang Hukum pada Dinas Syariat Islam di Aceh, Ustadz Munawar A Jalil.

Di atas mimbar Masjid Raya Baiturrahman, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar memberikan apresiasi kepada Negara-negara di luar negeri yang telah membantu terwujudnya damai di Aceh, terutama kepada Marthi Antisari, Mantan Presiden Finlandia.

Pada kesempatan itu juga Muspida Aceh, memberikan bantuan secara simbolis kepada 14 orang anak yatim yang diundang secara khusus di Masjid Raya Baiturrahman.

Usai doa dan tausyiah 10 Tahun Damai Aceh, Muspida Provinsi Aceh ikut melepas puluhan burung merpati di halaman Mesjid Raya Baiturrahman. [Red]

To Top