Hukum

KPK Tetapkan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka, FAKTA Apresiasi

ACEHTERKINI.COM | Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Ghani sebagai tersangka.

Ruslan ditetapkan dalam pengembangan dugaan korupsi pembangunan Dermaga BPKS Sabang 2011.

“Berkaitan dengan pengembangan perkara tindak pidana korupsi pembangunan dermaga BPKS Sabang di 2011, setelah melakukan gelar perkara kemudian disimpulkan penyidik menemukan alat bukti permulaan yang kemudian disimpulkan diduga dilakukan RAG (Ruslan Abdul Ghani),” ujar Plt pimpinan KPK, Johan Budi SP kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2015).

Dilansir dari metronews, Johan menjelaskan, Ruslan adalah mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang 2010-2011.

Ruslan diduga menggelembungkan anggaran proyek (mark up) melalui penunjukan langsung penggarap proyek. Perbuatan Ruslan mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp116 miliar.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Ruslan dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Menanggapi penetapan sebagai tersangka oleh KPK, Ruslan Abdul Gani belum dapat dikonfirmasi. Dihubungi melalui selulernya malam tadi belum berhasil kendatipun terdengar nada dering masuk.

Sementara itu Forum Anti Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mengapresiasi langkah maju pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Sabang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Langkah maju KPK ini hendaknya menjadi preseden baik bagi upaya penegakan hukum kasus-kasus korupsi di Aceh lainnya yang selama ini terkesan jalan di tempat. Selain itu, hal ini juga dapat dijadikan momentum mendorong pengungkapan sejumlah kasus besar lainnya yang terjadi di Aceh khususnya BPKS,” ujar Koordinator FAKTA Indra P Keumala, Selasa (4/8/2015) malam.

Indra meminta KPK menelusuri lebih jauh terkait motif penunjukan langsung pekerjaan lanjutan pembangunan dermaga BPKS tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan PT. Nindya Karya yang bekerjasama dengan perusahaan lokal yaitu PT. Tuah Sejati.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk menemukan indikasi kerjasama ‘kepentingan’ yang diduga tidak hanya diketahui oleh oknum Kepala BPKS tetapi kemungkinan besar juga turut melibatkan sejumlah oknum pejabat saat kasus itu terjadi. [sd/red]

To Top