Layanan Publik

Komisi VII DPR RI Berharap Proyek Geothermal Aceh Segera Terealisasi

Komisi VII DPR RI Berharap Proyek Geothermal Aceh Segera Terealisasi
Tamsil Linrung

ACEHTERKINI.COM | Komisi VII DPR RI berharap agar proyek Geothermal di Aceh dapat segera terealisasi. Persoalan izin pinjam pakai dapat segera diselesaikan karena terdapat area eksplorasi masuk dalam wilayah hutan lingdung.

Hal ini dikatakan Politisi Partai PKS, Tamsil Linrung yang juga ketua tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Aceh, Selasa (4/8/2015).

Dihadapan Sekda Aceh dan sejumlah SKPA di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, ia mengatakan setelah semua pesyaratan proyek Geothermal ini terpenuhi, kami harap Gubernur Aceh segera memberi rekomendasi dan izin agar dapat diresmikan oleh Presiden Jokowi tahun 2017 mendatang.

Proyek Geothermal Aceh yang segera diharapkan terealisasi itu adalah Geothermal Jaboi di Sabang dan Pembangunan Listrik Panas Bumi di Gunung Seulawah, Aceh Besar.

“Rencana pembangunan ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Aceh di masa depan, kami berharap seluruh potensi energy di Aceh dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Aceh,” ujar Tamsil Linrung.

Dalam pertemuan itu, Sekda Aceh, Dermawan mengatakan Pemerintah Aceh sedang membentuk Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi sebagai tindaklanjut PP Nomor 23 Tahun 2015.

BPMA bertugas melaksanakan, mengendalikan, mengawasi  semua kontrak kerja sama untuk kegiatan hulu agar pengambilan sumber daya alam Migas.

Sekda juga berharap kunjungan tersebut semakin meningkatkan semangat Pemerintah Aceh untuk terus giat melaksanakan program-program pembangunan, khususnya yang terkait  dengan bidang-bidang yang ditangani oleh Komisi VII DPR RI, yaitu Energi Sumber Daya Mineral, Riset-Teknologi dan Dikti, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Turut hadir Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Said Ihsan, Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun, perwakilan DPR Aceh, Perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Ristek dan Dikti, Pertamina Aceh, PLN Aceh, BPH Migas, SKK Migas serta pihak terkait lainnya. [ate]

To Top