Layanan Publik

Walikota Langsa Kecewa Pembangunan Rumah Korban Konflik Belum Selesai‎

Walikota Langsa Kecewa Pembangunan Rumah Korban Konflik Belum Selesai‎
Rumah Korban Konflik di Kota Langsa Belum Selesai

ACEHTERKINI.COM | Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, menyatakan, sangat kecewa sekali terhadap pihak pelaksana pembangunan rumah korban konflik yang dibawah pengawasan Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) Langsa, hingga kini belum juga selesai pengerjaannya.

Pembangunan rumah korban konflik untuk wilayah Langsa sebanyak lima unit yang tersebar di lima kecamatan dalam wilayah Pemko Langsa dan selaku pihak rekanan CV‎ Al-Kautsar Consultant, ‎yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tahun 2014 dengan masing-masing per unit rumah tipe 76 senilai Rp90 juta.

Kekecewaan walikota sangat meninjau ke beberapa titik lokasi pembangunan rumah itu, dimana pengerjaannya hanya 50-70 persen saja. Karena dari lima unit dua unit sudah ketahap pengerjaan atas dan sisanya belum sama sekali. Namun, kelima unit rumah ini masih pengerjaan pengikatan batu bata saja.

“Saya sangat kecewa dengan pihak rekanan karena rumah pembangunan korban konflik ini belum juga rampung,padahal mereka selama ini mengontrak rumah sembari menunggu penyelesaiannya,”ujar walikota saat meninjau ke beberapa titik lokasi pembangunan rumah itu.

Dikatakan, seharus pihak rekanan harus segera merampungkan pengerjaan rumah ini, karena penerima bantuan rumah sudah kewalahan untuk membayarkan rumah yang dikontraknya yang mereka tinggal selama ini. Karena rumah miliknya sudah dibongkar untuk pembangunan rumah itu.

Dari informasi yang diperolehnya, pada tahap pertama pengerjaan rumah ini sesuai target penyelesaiaannya. Karena pada tahap pertama pengerjaannya diikutsertakan pengawasannya secara teknis dari BP2A Langsa.

“Tahap pertama uang pembangunan rumah ini langsung masuk rekening si penerima bantuan, dan pihak BP2A hanya melakukan pengawasan untuk pengerjaannya.Namun, untuk tahap kedua ini malah tidak selesai juga dikerjakan oleh pihak rekanan,”ujarnya seraya meminta, agar pemerintah Aceh dapat melakukan evaluasi kinerja dari BP2A di provinsi. [Jamal]

To Top