Hukum

Tidak Tepati Janji, Bupati Aceh Barat Daya Dituding Bohongi Publik

Tidak Tepati Janji, Bupati Aceh Barat Daya Dituding Bohongi Publik
ACEHTERKINI.COM | Sejumlah masyarakat Desa Persiapan Tokoh II, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menuding kalau Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin telah ingkar janji dalam merealisasi permintaan masyarakat Tokoh II untuk dikembalikan ke desa induk yaitu Desa Tokoh, Kecamatan Manggeng.
Pernyataan itu disampaikan bupati saat masyarakat Tokoh II berorasi di halaman Kantor Bupatipada bulan Mei lalu.
T. Jasman Nur bersama sejumlah warga lainnya kepada wartawan di Balai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Abdya, Selasa (28/7/2015) mengatakan, berdasarkan surat pernyataan Bupati Abdya nomor  140/633/V/2015 yang berisi sebuah kesepakatan antara Bupati Abdya dengan masyarakat tokoh II disebutkan kalau, Bupati Abdya akan mengajukan revisi Qanun Abdya nomor 5 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Lembah Sabil, bahwa Dusun Rahmad dan Dusun Mushalla kembali bergabung ke desa induk yaitu Desa Tokoh Kecamatan Manggeng, sedangkan Dusun Tgk Agam bergabung ke Desa Blang Manggeng Kecamatan Manggeng dalam waktu dua bulan terhitung 27 Mei sampai 27 Juli 2015.
“Dengan tidak adanya realisasi pengembalian Desa Persiapan Tokoh II Kecamatan Lembah Sabil ke Desa Tokoh Kecamatan Manggeng, berarti Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin telah melakukan pembohongan publik karena tidak tepat janji kepada masyarakat,” tegas Jasman selaku tokoh masyarakat desa setempat.
Jasman menjelaskan, terbentuknya Desa Persiapan Tokoh II akibat mekarnya Kecamatan Manggeng dengan melahirkan Kecamatan Lembah Sabil. Secara otomatis tiga dusun yang berada di Desa Tokoh harus pisah dengan desa induknya, dan berubah menjadi Desa Persiapan Tokoh II, Kecamatan Lembah Sabil. 
Sejak itu pula segala urusan pemerintahan tidak lagi berhubungan dengan Desa Tokoh sebagai desa induk yang berada dalam wilayah Kecamatan Manggeng. Dalam tenggang waktu mulai dari januari 2007 sampai dengan Oktober 2010, Desa Tokoh II berada dalam keadaan tanpa status.
Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2010, barulah mendapat status sebagai Desa Persiapan Tokoh II, dan telah diresmikan oleh pemerintahan masa lalu.
Seiring berjalannya waktu, percikan-percikan perubahan aturan tentang status desa persiapan terus terjadi, sehingga Desa Tokoh II saat itu, tetap bertahan tanpa kepastian dari pemerintah daerah.
“Yang perlu disadari oleh bupati, bahwa Desa Tokoh II bukanlah desa yang ingin memisahkan diri dari desa induk, melainkan desa kami terpisah akibat pemekaran Kecamatan,” jelasnya.
Bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat lainnya, tambah Jasman, mereka telah mendatangi Kantor Bupati Abdya untuk mempertanyakan kembali proses pengurusan status Tokoh II tersebut.
Karena Bupati Jufri tidak ada di daerah, sehingga pihaknya menjumpai Asisten Pemerintahan, Hanafiah. Jawabannya, Pemkab Abdya telah melayangkan surat ke DPRK Abdya untuk melakukan perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Lembah Sabil.
“Tidak ada realisasi dari janji Bupati Abdya, yang ada hanyalah sebuah harapan yang tidak jelas. Asisten Pemerintahan hanya memperlihatkan selembar surat pengantar pengajuan rancangan Qanun tersebut ke DPRK Abdya,” demikian tandasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya Hanafiah yang dikonfirmasi terpisah, membenarkan kalau warga Tokoh II menemui dirinya, sementara jawabannya masih tetap sama, kalau pihaknya sudah melayangkan surat ke DPRK untuk perubahan Qanun dimaksud.
“Kita sudah kirimkan surat ke DPRK Abdya untuk perubahan rancangan Qanun, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak mereka, sehingga kita mengatakan kepada masyarakat tersebut tunggu saja jawaban dari DPRK,” singkat Hanafiah.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Legeslasi (Banleg) DPRK Abdya, Khairuddin mengatakan, sepulang Bupati Abdya dari luar daerah, pihaknya akan membicarakan masalah tersebut dengan bupati.
“Saat ini bupati tidak di daerah, jadi kita tunggu dia pulang dulu, setelah itu baru kita sepakati dan langkah apa yang harus ditempuh untuk masalah Tokoh II ini, karena ada hal yang dianggap bermasalah jika Tokoh II dikembalikan ke desa induk, imbasnya pemekaran Kecamatan Lembah Sabil dinilai cacat hukum,” demikian ujarnya. (by-Rizal) 

To Top