Hukum

Terkait Ijazah Palsu. MaTA Desak BK Dewan Jatuhkan Sanksi Kepada Kader Hanura

ACEHTERKINI.COM | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Badan Kehormatan DPRK Subulussalam untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap Jumadin, oknum anggota DPRK Subulussalam yang terindikasi menggunakan ijazah palsu.

Hal ini berdasarkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Singkil yang dibacakan pada 19 Mei 2015, Jumadin yang merupakan kader Partai Hanura terbukti menggunakan ijazah palsu dan dihukum 2 bulan penjara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh MaTA, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang ditangani Polres Aceh Singkil. Selain itu, setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, terdakwa mengajukan banding karena tidak setuju dengan putusan tersebut.

MaTA berharap, jika ada oknum yang lain menggunakan ijazah palsu, masyarakat tidak perlu takut melaporkan kepada aparat penegak hukum, karena setiap pelapor akan senantiasa dilindungi dan dirahasiakan oleh aparat penegak hukum.

Menurut MaTA, penggunaan ijazah palsu oleh oknum DPRK Subulussalam bukan hanya mencoreng kewibawaan lembaga DPRK tapi juga memberi dampak negatif terhadap dunia pendidikan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Badan Kehormatan DPRK Subulussalam memberikan sanksi.

Dalam siaran tertulis yang diterima acehterkini, MaTA juga berharap Partai Hanura dapat mengambil langkah konkrit terhadap oknum kadernya yang menggunakan ijazah palsu.

Penggunaan ijazah palsu ini bukan saja merusak citra partai tapi juga merusak nilai-nilai demokrasi yang sedang dibangun di negeri ini.

Terkait dengan banding yang dilakukan oleh terdakwa, MaTA mendesak Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk segera memproses kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pasal 69 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang menggunakan ijazah yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.
Selain itu, sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersangkutan bisa dihukum maksimal 6 tahun karena menggunakan surat-surat palsu.

Menurut MaTA, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan hukuman sesuai dengan dua aturan tersebut. Ini bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan juga pembelajaran kepada masyarakat luas.

Dikutip dari laman rakyataceh, hukuman yang dijatuhkan kepada anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu berupa pidana penjara dua bulan, menjatuhkan pidana percobaan selama enam bulan, menyatakan satu buah ijazah dan SKHU paket C atas nama terdakwa dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.

Dengan adanya putusan dari PN Aceh Singkil, Jumadin saat ini tidak lagi memiliki ijazah setingkat SLTA. Sesuai pasal 51 ayat 1 huruf e UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR RI, DPD, DPRD, Arie menyebutkan, syarat menjadi anggota DPRK adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Jumadin dua tahun hukuman penjara. Jumadin dikenakan Pasal 266 ayat 1 dan Pasal 266 ayat 2 KUHP dengan hukuman maksimal pidana penjara selama 7 tahun.

Sementara itu, Jumadin melalui kuasa hukum Muhammad Syafrizal Bako, SH mengatakan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Selain mengajukan banding, akan melakukan gugatan ke PTUN terhadap PKBM Belegen Sejahtera selaku pelaksana Paket C Dinas Pendidikan Aceh Singkil, dan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. [rd/ril]

To Top