Layanan Publik

Tahap II Tes Capim KPK, Dua Orang Putra Aceh Kandas

ACEHTERKINI.COM | Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK akhirnya mengumumkan peserta yang lolos ke tahap ketiga Calon Pimpinan KPK Periode 2015-2020.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengatakan, proses penilaian makalah melibatkan 15 penilai independen, mereka telah bekerja sejak tanggal 9 dan 10 Juli.

“Penilai berasal dari berbagai latar belakang profesi, diantaranya kalangan akademisi, praktisi, dan
penggiat anti korupsi,” kata Destri dilansir laman Setkab RI, Rabu (15/7/2015).

Menurut Destry, sebelum tersaring menjadi 48 nama, 189 peserta yang mengikuti tes objektif dan makalah kompetensi di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, 8 Juli 2015 lalu, diharuskan menulis makalah yang bertemakan “Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) mengumumkan 48 nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang lolos seleksi Tahap II Tes Objektif dan Pembuatan Makalah mengumumkan nama-nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang lolos seleksi Tahap II Tes Objektif dan Pembuatan Makalah.

Nama-nama yang lolos ke tahap ke tiga ini tidak ditemukan nama Mukhlis Mukhtar dan Sayid Fadhil yang merupakan putra Aceh yang lolos pada seleksi adminisitrasi tahap pertama. 

Selanjutnya, makalah dinilai oleh 3 orang penilai independen, dan saat penilaian identitas calon Pimpinan KPK pada makalah ditutup panitia, sehingga para penilai tidak tahu ini makalah siapa. “Ini kami lakukan untuk menjaga objektivitas dan independensi,” ujar Destry.

“Saya tidak lewat, mungkin lebih pandai yang lain,” tulis Mukhlis Mukhtar melalui pesan singkatnya kepada acehterkini.

Selain itu, lanjut Destry, Pansel KPK juga mempertimbangkan berbagai macam indikator penilaian, termasuk dari hasil tanggapan masyarakat.

Dari 48 orang peserta yang lolos, menurut Ketua Pansel KPK itu, 7 (tujuh) diantaranya adalah perempuan. Profesinya juga beragam, 9 orang berprofesi sebagai penegak hukum (Hakim, Jasa, Polri), 8 orang berprofesi Akademisi, 6 orang berasal dari Korporasi (BUMN, Swasta), 5 orang dari KPK, 4 orang Auditor, 3 orang Advokat, 3 orang Civil Society Organization (CSO), 4 orang Lembaga Negara, 3 orang PNS, dan 3 orang berprofesi lain-lain. [red]

To Top