Layanan Publik

YARA Minta Bupati Abdya Selektif Memilih Sekda

YARA Minta Bupati Abdya Selektif Memilih Sekda
Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin

ACEHTERKINI.COM | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Jufri Hasanuddin diminta untuk melakukan seleksi sebelum menunjuk calon Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya yang baru, sebab, Sekda ke depan itu harus  bisa mendukung pogram pemerintah pusat dalam pemberantasan korupsi.

Untuk sekarang, Sekda Abdya masih Nota Dinas (ND), karena pejabat Sekda saat ini masih menjalani proses hukum terkait dengan Kasus Korupsi Proyek Alkes yang merugikan Negara sekitar Rp 950 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya, Miswar SH melalui siaran Pers yang dikirim kepada wartawan, Sabtu (6/6/2015). Kata Miswar, Bupati harus melihat dulu dengan teliti siapa orang yang akan menjadi calon Sekda Abdya kedepan, karena sangat penting untuk menilisik rekam jejak para pejabat sebelum diberikan jabatan yang tergolong penting tersebut.

“Bupati harus melihat dan menilai apakah orang tersebut pernah terlibat atau melanggar kaedah dan norma hukum atau suatu perkara tindak pidana korupsi, supaya Sekda ke depannya bisa mendukung pogram pemerintah pusat dalam hal pemberantasan korupsi,” terangnya.

Maksud Miswar, Bupati harus memilih calon yang bersih supaya tidak tergoda untuk mempermainkan uang rakyat, sehingga masyarakat mendukung setiap program dan kegiatan yang dilakukan Sekda nanti.

Kalau menyangkut pejabat yang sudah pernah melanggar norma dan kaedah hukum, apa lagi telah ada azaz hukum lembaga pengadilan yang sudah pernah diputuskan bersalah, hal itu jelas akan membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap pejabat dalam daerah.

“Misalnya, sang calon pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi, kemudian ditunjuk lagi untuk memegang sebuah jabatan penting, tentu saja masyarakat tidak senang. Sebab kepercayaan masyarakat telah hilang, akibat kasus yang pernah dilakukannya,” tuturnya.

Selain itu, Bupati juga perlu memiliki komitmen tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk  mengenai penunjukan pejabat daerah sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 800/4329/sj tanggal 29 oktober 2012 yang mengintruksikan kepala daerah untuk tidak mengangkat pejabat yang pernah bermasalah dengan hukum atau melarang untuk mengangkat pejabat yang dari mantan nara pidana.

Harus ada aspek kepatutan dan kepantasan seorang individu menempati posisinya sebagai pejabat daerah. Masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih,untuk memperbaiki pelayanan publik ke depan. [Rizal]

To Top