Layanan Publik

YARA : BKPP Abdya Belum Jalankan SE Menpan Soal Ijazah Palsu

ACEHTERKINI.COM | Terkait dengan penelusuran dan pemberantasan dugaan penggunaan ijazah palsu di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Abdya menilai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat, belum konsisten menjalankan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB).

Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar SH, Minggu (14/6/2015) mengutarakan, BKPP Abdya tidak konsisten dan cuma bisa menunggu laporan saja, bahkan BKPP Abdya secara terang-terangan tidak menjalankan aturan, sesuai surat edaran Menpan dan RB.

Dimana, tanggal 1 Juni 2015, Menpan dan RB telah menujukan surat edaran tersebut kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, dan para Bupati/Wali Kota.

Dalam surat dengan Nomor  03/2015, Menpan-RB meminta Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pejabat yang menangani fungsi kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM)  untuk melakukan penelitian terhadap keaslian Ijazah Pegawai (Aparatur Sipil Negara) ASN,TNI,POLRI dan juga menginstruksikan kepada kepala daerah dan pimpinan setiap instansi agar inspektorat masing-masing melakukan pemeriksaan kembali keabsahan ijazah para ASN-nya.

“Dalam poin lima surat edaran tersebut, disebutkan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan penanganan ijazah palsu kepada Menpan dan RB paling lambat Agustus 2015,” sebutnya.

Surat edaran tersebut bukti keseriusan Menpan dan RB dalam menangani kasus ijazah palsu, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan integritas di jajaran aparatur negara.

Sebagai Alat Negara pihaknya berharap BKPP Abdya bisa bekerja maksimal, dan mendesak pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penelitian keaslian ijazah disetiap instansi di Abdya dengan mengecek ijazah pegawai masing-masing.

Tidak hanya itu, peran Bupati selaku kepala daerah juga sangat diutamakan serta komitmen untuk mengusut ijazah palsu di Abdya.

Pihak kepolisian Abdya selaku aparat penegak hukum hendaknya bekerja secara profesional dan melakukan audit internal. Kasus ijazah palsu itu bukan delik aduan. Artinya, upaya polisi tidak hanya menunggu ada laporan atau pengaduan masyarakat. Modus pemesanan ijazah kilat di kalangan PNS sering terjadi dengan memanfaatkan kuliah jarak jauh dan berbagai modus lainnya.

Menanggapi YARA, Kepala BKPP Abdya Edy Darianto belum berhasil dikonfirmasi. Pihak acehterkini masih menunggu klarifikasi terkait penelusuran BKPP Abdya adanya dugaan Ijazah palsu di kalangan PNS berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor  03 Tahun 2015. [Riza]

To Top