Lingkungan

MaTA Surati Kementerian LH dan Kehutanan Evaluasi Pemerintah Aceh Terkait Perizinan

MaTA Surati Kementerian LH dan Kehutanan Evaluasi Pemerintah Aceh Terkait Perizinan
Baihaqi

ACEHTERKINI.COM | LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta perihal mohon evaluasi kinerja Pemerintah Aceh terkait pengawasan perizinan sektor kehutanan.

Badan Pekerja MaTA, Baihaqi mengatakan surat nomor 075/B/MTA/VI/2015 itu langsung diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kamis (25/6/2015) dalam pertemuan di kantor kementerian. Pertemuan ini diinisiasikan oleh masyarakat sipil di Indonesia.

Baihaqi mengatakan hingga saat ini Pemerintah Aceh belum pernah melakukan review izin terhadap semua perusahaan yang mengunakan kawasan hutan. Oleh karena itu, penting bagi kementerian untuk segera mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan review semua perizinan.

Selain itu, Pemerintah Aceh kata Baihaqi juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk memastikan apakah perusahaan tersebut menjalankan kewajibannya kepada daerah dan juga masyarakat sekitar.

“Kementerian juga diminta untuk mengawasi semua regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan diatasnya terlebih regulasi-regulasi yang dapat memunculkan ruang-ruang korupsi baru,” ujar Baihaqi dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehterkini, Senin (29/6/2015).

Menurutnya ada 15 kasus yang disampaikan kepada Menteri LHK yang terdiri dari kasus indikasi korupsi kehutanan dan juga kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan di Aceh.

Salah satunya kasus pemberian izin kepada PT Indo Sawit Perkasa di Subulussalam yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) yang berpotensi merugikan perekonomian negara. Kasus ini sendiri sudah pernah dilaporkan oleh MaTA kepada KPK pada Maret silam. [red]

To Top