Layanan Publik

Masih Sarat Masalah, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Mendapat Opini WDP

Masih Sarat Masalah, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Mendapat Opini WDP
Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua BPK RI Perwakilan Aceh di Gedung Utama DPRA saat menyerahkan LHP LKPA Tahun Anggaran 2014

ACEHTERKINI.COM | Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun Anggaran 2014. Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Maman Abdurachman mengatakan Opini WDP ini sudah dua tahun diterima Pemerintah Aceh karena tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Kepada wartawan di Gedung DPRA, Senin (22/6/2015), Maman mengatakan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 pihaknya masih menemukan adanya temuan terhadap LKPA.

“Tahun ini ada enam temuan, salah satunya adalah masalah Saldo Investasi Non Permanen berupa dana PER berjumlah Rp40,68 miliar, dana bergulir senilai Rp42,25 miliar yang tidak didukung dengan data penerima dan laporan perkembangan dana serta penempatan investasi pada Perusahaan Daerah Genap Mupakat dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh senilai Rp8,96 miliar,” ujar Maman Abdurachman.

Ia mengatakan opini WDP tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun Anggaran 2013.

Sepanjang tahun 2005 hingga 2013, BPK RI Perwakilan Aceh telah memberikan 1.756 rekomendasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Aceh. “Dari angka itu baru 865 rekomendasi yang diselesaikan Pemerintah Aceh,” tambah Maman Abdurachman.

Menanggapi masalah tersebut, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengaku masih terdapat kelemahan terhadap pengelolaan keuangan Aceh baik dari aspek penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban serta penyajian laporan.

“Kami minta kepada semua SKPA dan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti semua temuan yang direkomendasikan oleh BPK RI sesuai batas waktu yang diberikan sehingga mendapat opini yang lebih baik,” ujar Zaini Abdullah.

“Opini WDP ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan perbaikan terutama pendataan asset, dana bergulir dan lain-lain,” kata Gubernur Aceh sembari mengatakan hasil audit BPK RI dapat menjadi pembelajaran yang positif bagi Pemerintah Aceh dalam memperbaiki kinerja. [ate]

To Top