Sosial

Masalah Jam Malam Untuk Perempuan di Aceh, Wapres RI Minta Dikaji Lagi

Masalah Jam Malam Untuk Perempuan di Aceh, Wapres RI Minta Dikaji Lagi
Jusuf Kalla

ACEHTERKINI.COM | Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Aceh perlu mempertimbangkan urgensi dari pemberlakuan pembatasan jam malam. Terlebih jika urgensinya dibuat untuk mengatur perempuan di daerah tersebut.

“Aceh punya kewenangan internal untuk mengatur aturan khusus di daerahnya, tapi harus dipertimbangkan apa urgen seperti itu,” kata Wapres di sela-sela membuka ijtima’ ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura Tegal, Senin (8/6/2015).

Wapres mengatakan, perlu dilihat lagi maksud dari pemberlakuan jam malam tersebut dan tidak bisa dianggap jika perempuan di Aceh keluar malam hari akan bermasalah. “Dipertimbangkan begitu harus dilihat kasusnya. Tentu perempuan Aceh masih sangat arif untuk mengatur itu sebaik-baiknya,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal menegaskan pemberlakuan jam malam bagi perempuan justru untuk melindungi kaum hawa tersebut. Wali Kota mengatakan, jam malam perempuan tersebut berasal dari instruksi Gubernur Aceh. Dalam instruksinya, jam malam mengatur perempuan tidak boleh keluar berduaan dengan lelaki bukan muhrim di atas pukul 21.00 WIB.

Pemerintah Kota menindaklanjuti instruksi tersebut dengan mengevaluasinya. Akhirnya disimpulkan hingga pukul 23.00 WIB. Hal ini untuk memberi ruang bagi perempuan yang bekerja di malam hari. [Rol]

To Top