Sosial

Adat Aceh Diatur UUPA, Ada Peradilan Ngak Harus Ke Polisi

Adat Aceh Diatur UUPA, Ada Peradilan Ngak Harus Ke Polisi
Badruzzaman Ismail

ACEHTERKINI.COM | Majelis Adat Aceh (MAA) melakukan sosialisasi pengembangan wawasan adat untuk para camat, Imum Mukim dan sejumlah aparatur desa (Gampong) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (1/6/2015) di Aula Khana Pakat, Blangpidie.

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), H Badruzzaman Ismail SH MHum, mengatakan, pengembangan wawasan adat bagi seluruh masyarakat Aceh merupakan hal sangat penting. Sebab, dengan adanya wawasan mengenai adat, dapat dilakukannya penataan keanekaragaman adat serta dapat meningkatkan penyelenggaraan adat di tingkat gampong.

Ia mengajak semua pihak untuk menghormati pranata kehidupan sosial yang telah diwariskan oleh para leluhur. Bahkan penguatan lembaga adat di Aceh telah dipertegas dalam pasal 98 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan secara jelas tentang pentingnya peran lembaga adat.

Dicontohkan, lembaga adat itu seperti mukim. Sebuah jabatan adat di tingkat lokal yang membawahi beberapa desa. Keberadaan mukim ini juga telah diperkuat dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemerintahan mukim.

Adapun tugas dan tanggungjawab imum (kepala) mukim antara lain membina masyarakat, melaksanakan kegiatan adat istiadat, menyelesaikan sengketa, membantu peningkatan pelaksanaan Syariat Islam, membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

Selain itu, juga ada tuha peut (LMD) yang bertugas menerapkan ketentuan adat sebuah desa dengan berdasarkan qanun yang telah ditetapkan. Keujruen blang (Pemangku adat sawah) yang peran serta fungsinya menangani semua persoalan yang timbul diantara petani serta urusan yang berkaitan dengan sawah.

“Adat dan budaya setiap daerah itu pasti berbeda-beda, namun yang terpenting adalah penerapannya sesuai dengan aturan yang ada,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya, M Hanafiah atas nama Pemkab Abdya mendukung sepenuhnya kegiatan MAA tersebut. Dimana dalam prakteknya hukum adat merupakan aturan yang kerap digunakan dalam penyelesaian masalah dalam bermasyarakat.

“Ada banyak persoalan di masyarakat yang masih layak diselesaikan dengan hukum adat. Sebab dalam setiap desa hingga mukim ada peradilan yang bisa memutuskan sebuah persoalan tanpa harus masuk pihak kepolisian. Seperti peradilan gampong, peradilan keujruen blang dan peradilan mukim, sehingga nilai-nilai adat tetap terjaga,” paparnya singkat. (Rizal)

To Top