Hukum

YARA : Polisi Harus Usut Kekayaan Mantan Bupati Abdya

MPU : Penahanan Akmal Membawa Kelegaan

YARA : Polisi Harus Usut Kekayaan Mantan Bupati Abdya
Ilustrasi

ACEHTERKINI.COM | Pasca penangkapan mantan Bupati Abdya Akmal Ibrahim, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) meminta pihak kepolisian untuk menelusuri dan mendata aset atau harta kekayaan mantan Bupati Abdya tersebut, guna memastikan harta kekayaan yang dimiliki selama ia memimpin.

“Pihak kepolisian harus periksa dan meminta penjelasan bagaimana cara Akmal memperoleh harta kekayaan atau aset yang dia miliki sekarang. Apakah merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi. Kalau memang benar, maka harus disita dan dilelang untuk kepentingan hukum,”  ujar Ketua YARA Perwakilan Abdya Miswar SH dalam siaran persnya, Jumat (15/5/2015).

Menurut Miswar, Kepolisian berwenang untuk menyita harta kekayaan atau aset seseorang meskipun harta itu tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang terjadi.

Pihaknya juga mendesak penyidik harus menggali kebenaran materil mengenai asal usul harta kekayaan tersangka, sesuai dengan Pasal 38 KUHP, dimana penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Desakan itu sangat beralasan, dimana Akmal Ibrahim telah ditahan oleh Polda Aceh atas dugaan korupsi pembebasan tanah negara sebesar Rp.793 juta untuk membangun pabrik kelapa sawit (PKS) di Dusun Lhok Gayo, Desa Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot. Penahanannya dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi panggilan pihak penyidik Polda Aceh.

Sementara itu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Abdya Said Marwan Saleh yang juga selaku tokoh masyarakat di kabupaten setempat, mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menetapkan Akmal Ibrahim sebagai tersangka, serta telah melakukan penahan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ia menjadi kepala daerah di Abdya.

Said menilai, pihak kepolisian telah menunjukkan bahwa hukum itu tidak pandang bulu dalam penerapannya. Bagi siapa saja yang telah melakukan tindak kejahatan apapun bentuk kasus yang dilakukan, tentunya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal.

“Penahanan Akmal telah membawa kelegaan bagi masyarakat Abdya, dimana selama ini masyarakat telah banyak berasumsi terhadap kasus pembangunan PKS itu,” ujarnya.

Akibat tindakkan tersebut, Akmal Ibrahim dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dengan ini, tersangka bisa diancam hukuman kurungan penjara maksimal hingga 20 tahun penjara.
Di samping itu, sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, selain Akmal Ibrahim, ada tiga calon tersangka lainnya dalam kasus ini. Ketiga tersangka lagi juga memiliki kaitan dalam upaya pembebasan tanah negara tersebut. (Rizal)

To Top