Layanan Publik

YARA Laporkan PPID Abdya Ke Komisi Informasi Aceh

ACEHTERKINI.COM | Dinilai tidak memberikan informasi anggaran perjalanan dinas Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) beserta anggaran rumah tangga Bupati tahun 2013-2014. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya membuat sengketa informasi dengan melaporkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten setempat ke Komisi Informasi Aceh (KIA).

Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar SH, Sabtu (23/5/2015) mengatakan, alasan mengajukan laporan itu sangat kuat. Karena pada tanggal 9 Maret 2015 lalu, pihaknya mengajukan permohonan informasi kepada PPID Abdya, terkait anggaran perjalanan dinas Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin beserta anggaran rumah tangga Bupati tahun 2013-2014.

Setelah ditunggu sekitar 15 hari lebih, PPID Abdya tidak memberikan jawaban dan mengabaikan permohonan dimaksud.

Kemudian, YARA kembali melayangkan surat keberatan tanggal 31 Maret 2015 ke PPID Abdya. Juga, hingga lebih 30 hari lebih setelah menerima surat keberatan, PPID dimaksud juga tidak membalas surat keberatan YARA.

Apa yang dilakukan PPID Abdya tersebut, lanjut Miswar, sangat bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Padahal UU tersebut merupakan sebuah dasar, dimana UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif  mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Sengketa informasi ini merupakan instrumen bagi masyarakat untuk menjaga perilaku birokrasi agar tidak semena-mena dalam menerapkan aturan dan tidak tertutup kemungkinan dengan sengaja menyembunyikan informasi dari publik.

“Atas dasar itu kami laporkan PPID Abdya ke KIA pada 22 Mei 2015 lalu, karena telah mengabaikan permohonan yang diajukan untuk mendapatkan informasi yang telah dijamin oleh UU dan telah melanggar UU keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Pada hakikatnya, tambah Miswar, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan mengembangkan potensi diri, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

“YARA berharap, dengan adanya mekanisme yang telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 itu, Pemkab Abdya dapat membuka transparansi apa lagi terkait anggaran kabupaten juga harus transparan, jangan ada informasi anggaran yang ditutupi di Pemkab Abdya,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian PPID Abdya yang juga Pj Kabag Humas dan Protokol Setdakab Abdya, Zal Sufran yang dihubungi wartawan mengakui kalau YARA pernah mengajukan permohonan informasi terkait anggaran perjalanan dinas Bupati Abdya, Jufri Hasanuddin beserta anggaran rumah tangga Bupati tahun 2013-2014. Namun, hingga saat ini informasi yang diminta masih belum lengkap.

Sejauh ini pihaknya tidak mempermasalahkan kalau YARA mengajukan sengketa informasi terkait belum terpenuhinya permintaan informasi tersebut ke KIA. Lebih lanjut dikatakan, PPID Abdya tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam segi penyampaian informasi kepada masyarakat. Sebab hal itu diatur dalam UU.

“Kita ikuti saja prosedur yang ada. Kalau sudah disengketakan kita jalani saja dulu. Mana tahu, dalam proses sengketa informasi itu ada beberapa perbaikan untuk PPID Abdya,” demikian singkatnya.

Sementara itu Anggota KIA Aceh, Liza Dayani secara terpisah mengatakan laporan YARA Kabupaten Abdya sudah masuk. “Berkasnya sudah diterima, paling lambat 14 hari setelah register mulai disidangkan,” kata Liza singkat. (Rizal)

To Top