Sosial

Tertibkan Perusahaan Perkebunan, Mahasiswa Singkil Dukung Gubernur Aceh

ACEHTERKINI.COM | Barisan Mahasiswa Pemuda Aceh Singkil dan Subulussalam mendukung upaya penertiban perusahaan perkebunan yang sedang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.
Pernyataan ini ditegaskan melalui siaran tertulis yang diterima acehterkini, Sabtu (16/5/2015) ditanda-tangani oleh  Jirin dan Al-Qudri.

Barisan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil dan Subulussalam ini mengharapkan agar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dapat dilaksanakan oleh 134 perusahaan di Aceh dengan luas mencapai 381.000 hektar. Usaha yang dominan adalah kelapa sawit.

Dalam Undang-Undang tersebut diwajibkan agar perusahaan mengalokasikan 30 persen kebunnya kepada masyarakat berupa kegiatan plasma. Kemudian perusahaan yang berkantor di luar Aceh diwajibkan membuka kantornya di Aceh.

Pemerintah hendaknya segera melakukan evaluasi secara  mendasar terkait keberadaan perusahaan perkebunan yang ada di Aceh secara umum, khususnya untuk kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam yang selama ini mayoritas perusahaannya melanggar aturan dan tidak memberikan manfaat apa-apa kepada masyarakat.

Aturan yang dilanggar itu adalah, tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang tidak memprioritaskan putra daerah setempat, pengelolaan CSR yang tidak transparan dan belum terealisasinya kegiatan inti plasma serta seringnya terjadi penyerobotan lahan milik masyarakat oleh perusahaan perkebunan.

Belum lagi masih banyak perusahaan perkebunan sawit di Aceh yang belum memiliki sertifikasi ISPO sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).

Barisan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil dan Subulussalam berharap optimalisasi lahan untuk perkebunan rakyat akan menjadi prioritas pemerintah Aceh terutama untuk wilayah Aceh Singkil dan Subulussalam demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sektor perkebunan ini dapat dijadikan sektor potensial dalam  upaya membebaskan beberapa daerah-daerah tertinggal di Aceh terutama terkait salah satu  indikator utama daerah tertinggal yakni terkait perekonomian masyarakat. [red]

To Top