Hukum

Pejabat Abdya Ditahan Polisi, Administrasi Kependudukan Menumpuk

Pejabat Abdya Ditahan Polisi, Administrasi Kependudukan Menumpuk
Pelayanan di DisdukCapil Abdya

ACEHTERKINI.COM | Pasca ditahannya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) M Nasir G SH, oleh Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, situasi pelayanan sejumlah administrasi kependudukan menumpuk di meja kerjanya.

Pasalnya, untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Akte Kematian, tidak boleh diwakili penandatanganannya. “Itu harus ditandatangani lansung oleh Kepala Dinas (Kadis), tidak boleh mewakili,” ungkap Sekretaris Disdukcapil Abdya, H Hamdani, Kamis (21/5/2015).

Untuk saat ini, lanjut Hamdani, pihaknya terpaksa membuat surat keterangan sedang dalam proses terhadap sejumlah administrasi kependudukan seperti KK, dan sejumlah akte lainnya.

Namun pihaknya tetap berupaya agar pelayanan terhadap sejumlah admisntrasi kependudukan tersebut dapat dilayani dengan baik.

Dikatakannya, ada ratusan KK dan Akte menumpuk di Disdukcapil Abdya, semuanya itu belum ditandatangi oleh Kadis, tentunya dalam kelancaran sejumlah administrasi kependudukan tersebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Abdya.

“segala sesuatu mengenai urusan administrasi di Disdukcapil tetap kita laporkan kepada Sekda bagaimana langkah yang diambil,” ujarnya.

Meskipun demikian, tambah Hamdani, Disdukcapil Abdya tetap melayani segala keperluan masyarakat mengenai data diri dan adminstrasi lainnya. “Tugas kita melayani keperluan masyarakat, jadi walau tidak ada Kadis, pelayanan untuk sejumlah keperluan masyarakat tetap berjalan seperti biasa,” demikian tambahnya.

Menumpuknya sejumlah administrasi kegiatan bukan hanya di meja Kadisdukcapil saja, hal serupa juga dialami oleh Kepala Bidang Risalah dan Persidangan pada Sekretariat DPRK Abdya, Said Jailani yang juga sedang menjalani proses hukum di Polda Aceh.

“Proses administrasi di Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRK Abdya, tetap berjalan sebegaimana mestinya, sejauh ini belum ada kendala, diperkirakan Said Jailani hampir satu bulan menduduki jabatan tersebut, andai masih berlansung proses penahannya, maka kita akan segera mengambil kebijakan untuk kelancaran proses administrasi dibidang tersebut,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) Mukhsin diruang kerjanya.

Seperti yang diberitakan oleh sejumlah Media, mereka tersandung dalam kasus pembebasan tanah negara untuk pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya.

Dikala itu, Nasir G, menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya dan Said Jailani menjabat sebagai Kabag Hukum Setdakab Abdya. Disamping itu bersama mereka juga terseret mantan Sekda Abdya, Drs Yufrizal Yusuf S Umar. Sebelumnya Polda Aceh juga sudah menahan mantan Bupati Abdya Akmal Ibrahim dalam kasus yang serupa. [Rizal]

To Top