Layanan Publik

Ngak Ada Dana, Program KB di Banda Aceh Tak Terurus

Ngak Ada Dana, Program KB di Banda Aceh Tak Terurus
Pertemuan PPKB dengan Anggota DPR RI, 6 Mei 2015

ACEHTERKINI.COM | Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), Ir Badrunnisa mengakui lembaga yang dipimpinnya selama ini lebih fokus mengurusi masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak daripada melakukan pembinaan keluarga berencana.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan SDM dan anggaran yang dimiliki PPKB Kota Banda Aceh yang saat ini masih berstatus Kantor (Dipimpin Pejabat Eselon III).

Sementara persoalan Keluarga Berencana merupakan hal yang sangat teknis dimana penanganannya lebih membutuhkan sosialisasi dan edukasi yang lebih banyak ke masyarakat luas.

“Kami belum mampu menghandel persoalan Keluarga Berencana  secara maksimal karena keterbatasan SDM dan anggaran, PPKB di Banda Aceh masih berstatus Kantor yang pimpin oleh pejabat Eselon III,” ungkap Ir Badrunnisa didepan anggota Komisi III DPR-RI, Tgk Khaidir yang didampingi Kepala BKKBN Aceh Drs M Natsir Ilyas M Hum, Rabu (6/5/2015.

Kedatangan anggota DPR-RI asal Aceh ini disambut Plh Sekda Kota Banda Aceh M Nurdin S Sos di ruang rapat Walikota Banda Aceh.

Dalam pertemuan ini, Tgk Khaidir meminta Pemko dan BKKBN Provinsi melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intens untuk membahas kemungkinan dibentuknya sebuah lembaga setingkat Eselon II yang akan mengurus persoalan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh.

“Kependudukan di Disdukcapil berbeda dengan BKKBN. Disdukcapil menangani administrasi kependudukan, sementara politik kependudukannya ada di BKKBN, Bukan di Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah saatnya urusan kependudukan dibawah BKKBN. Ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU 52 tahun 2009,” ujar Tgk Khaidir.

Terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), Tgk Khaidir mengaku itu menjadi salah satu hambatan yang memperumit pengendalian penduduk di Indonesia. Karena itu, anggota DPR RI Aceh ini mendesak segera dilakukan revisi SOTK yang membidangi pengendalian penduduk di daerah. Terlebih undang-undang baru tentang pemerintah daerah mengukuhkan adanya pembagian urusan pemerintahan yang menyaturumpunkan pengendalian penduduk dengan KB.

“Kalau terkendala denga SOTK, Kita ajukan revisi saja. Bagaimana badan kependudukan bisa berjalan optimal kalau organisasinya saja tidak mendukung. Persoalan-persoalan ini kita komunikasikan, paling tidak pembidangan tugas. Apalagi pengendalian penduduk harus jelas. Kalau dulu mungkin yang namanya badan kordonasi tidak begitu diberdayakan. Saya kira harus ada semangat baru untuk merevitalisasi peran BKKBN atau apalah nama lembaganya nanti,” ungkap Tgk Khaidir. [Red]

To Top