Sosial

MoU Helsinki Adalah Landasan Politik di Aceh

MoU Helsinki Adalah Landasan Politik di Aceh
Seminar Menakar Reintegrasi Proses  Jelang 10 Tahun MoU Helsinki, 9 Mei 2015. [Jamal]

ACEHTERKINI.COM | Pemerintah bebas membuat qanun apa saja namun pada kenyataan untuk saat ini apakah qanun-qanun itu dilaksanakan oleh masyarakat,” kata Dosen Hukum Universitas Malikussaleh Amrizal J. Prang SH, LLM, pada acara seminar “Menakar Reintegrasi Proses Pasca/Jelang 10 Tahun MoU Helsinki” yang berlangsung di Balai Panglateh Lhoksukon, Aceh Utara, Sabtu (09/5/2015).

Dari penjelasannya menyebutkan bahwa MoU menjadi landasan utama politik di Aceh, dan UUPA menjadi dasar hukum untuk membangun bangsa Aceh.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis LSM Ranup Women Institute (RAWI), Safwani SH juga menyampaikan hal tersebut. “Pelaksanaan pembangunan Aceh menjelang 10 Tahun perdamaian MoU Helsinki belum terealisasikan,” jata Safwani.

“Proses reintegrasi memang tidak bisa dilakukan dengan cepat namun kita dapat melihat proses perjalanannya. Pembangunan yang dilakukan tidak mengarah ke perdamaian,” Kata Safwani.

Menurut Safwani, pembangunan yang tidak merata contohnya seperti bantuan kepada mantan kombatan GAM. Sedangkan untuk masyarakat yang mengalami konflik tidak merata.

“Dukungan pemerintah untuk menjaga perdamaian Hukum dan HAM juga sangat terbatas. Ruang akses untuk pemerintahan masih sangat terbatas. Jika kita melihat kekerasan yang terjadi saat ini di Aceh Utara proses perdamaian itu memang jauh dari harapan,” tambah Safwani.

Seminar ini digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pemberdayaan Pemuda Aceh (DPP FKPP-Aceh) yang diketuai oleh Razali SKM yang juga dihadiri sejumlah masyarakat, aktivis LSM dan sejumlah mantan kombatan GAM wilayah Pasee, Aceh Utara. [Jamal]

To Top