Sosial

Mendagri Tak Paham, Bendera Aceh Sudah Sah Sesuai Hukum

Mendagri Tak Paham, Bendera Aceh Sudah Sah Sesuai Hukum
Bendera Aceh

ACEHTERKINI.COM | Menyikapi pernyataan Menteri Dalam Negeri terkait perubahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh dikecam oleh mantan tim perunding Qanun Bendera Aceh, Nurzahri.

Anggota DPRA, Nurzahri menegaskan dari aspek yuridis formalnya, Qanun Bendera dan Lambang Aceh telah sah sebagaimana telah diatur oleh konstitusi NKRI.

“sampai saat ini tidak ada keputusan resmi apapun yang di ambil oleh pemangku kebijakan di NKRI

ini mulai dari presiden sampai gubernur yang menyatakan bahwa Qanun Bendera dan Lambang Aceh adalah tidak sah,” terang Nurzahri, Jumat, (1/5/2015) menyikapi pernyataan Mendagri itu.

Kalau pun ada perjanjian antara Tim Aceh dan Tim Indonesia terkait perlunya cooling down terhadap pemberlakuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memaksa DPRA untuk mengubah Qanun Aceh tersebut.

Pasalnya perjanjian tersebut tidak memiliki dasar hukum apapun sebagaimana diatur dalam konstitusi NKRI.

Sebagai Menteri Dalam Negeri seharusnya Tjahjo kumolo memahami prinsip-prinsip hukum yang telah diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh yang telah disahkan bersama antara DPRA dan Kepala Pemerintahan Aceh hanya dapat dibatalkan atau di ubah dengan cara, Dibatalkan oleh presiden dalam 60 hari semenjak qanun di sahkan, Presiden mengajukan judisial review kemahkamah agung karena menganggap qanun tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Kemudian Gubernur mengajukan Pergub pengganti qanun kepada DPRA dan DPRA melakukan perubahan/revisi qanun dengan syarat qanun tersebut telah dilaksanakan minimal enam bulan. [ate]

To Top