Sosial

Main Diluar Aturan, Kades Kisam Lestari Didemo Warga

 Main Diluar Aturan, Kades Kisam Lestari Didemo Warga
Warga Kisam Lestari menjumpai Camat Lawe Sumur terkait sikap kepala desanya, 
ACEHTERKINI.COM | Terkait Perilaku Kepala Desa (Kades) Kisam Lestari Kecamatan Lawe Sumur yang  menjalankan roda pemerintahan desa diluar aturan. Puluhan warga melakukan unjuk rasa di Kantor Camat Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, Kamis (28/5/2015).
            
Menurut warga, Kepala Desa Kisam Lestari telah menjalankan roda pemerintahan di desa sudah diluar aturan. Salah satu contoh yang dilakukannya adalah memberhentikan perangkap desa tanpa adanya musyawarah yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Kuthe (BPK).
Selain itu Kades Kisam Lestari meminta uang sebesar Rp200.000 untuk sidang bila ada permasalahan antar warga dengan dalih uang pasang tikar. Warga yang ingin menandatangani urusan kerap kali di persulit oleh Kades. 
            
“Kami mengharapkan agar Bupati Aceh Tenggara Ir. H. Hasanuddin Beruh agar menberhentikan Kades Kisam Lestari dari Jabatanya. Bila tuntutan kami tidak dihiraukan maka kami warga Kisam Lestari kembali melakukan Demo ke Kantor Bupati dan Gedung DPR Kabupaten Aceh Tenggara,” Tegas Warga Kisam Lestari kepada Camat Lawe Sumur. 
Menanggapi itu, Camat Lawe Sumur,  Sumardi,SP Kamis (28/5/2015) mengatakan, kita sarankan agar Badan Permusyawaratan Kuthe menyelesaikan permasalahan tersebut di desa. Namun bila tidak ada titik temu maka Imam Mukim yang menanganinya. Jika Imam Mukim juga tidak dapat meyelesaikan permasalahan tersebut maka Pihak Kecamatan akan memangil Kades Kisam Lestari. 
Sementara itu, Kepala Desa Kisam Lestari Supardi. S.Pdi, melalui selulernya Kamis (28/5/2015) kepada acehterkini mejelaskan, warga Kisam Lestari yang melakukan unjuk rasa sebenarnya bernuansa politik. Pasalnya Pasca Pemilihan Mukim sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Pemilihan Mukim. Sekretaris Desa tidak diperbolehkan memberikan hak suara.
            
“Berdasarkan Qanun tersebut, saya tidak mengikutkan sekretaris sebagai pemilih Mukim, sementara Mukim tersebut calon Ipar kandung Sekretaris,” ujar Supardi,S.Pdi.

“Terkait peryataan warga yang mengatakan saya KKN tidak benar adanya. Masalah uang sidang itu keputusan BPK dan uang tersebut dibagikan kepada peserta sidang bukan kepada saya pribadi,” tegas Supardi mengakhiri pembicaraan. (Dinni)

To Top