Politik

Komisi A DPRK Agara Desak Bupati Selesaikan Kasus Gaji PPS

Komisi A DPRK Agara Desak Bupati Selesaikan Kasus Gaji PPS
Sopyan Desky menyerahkan berkas penyelewengan gaji PPS ke Polres Agara [Dok. acehterkini/Dinni]

ACEHTERKINI.COM | Terkait Gaji Panitia Pemugutan Suara yang belum dibayarkan oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara. Tahun anggaran 2013 Pihak DPRK melalui Komisi A akhirnya mengeluarkan rekomendasi yang ditunjukan kepada Bupati Aceh Tenggara.

Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara ditujukan kepada Bupati  Agara dengan Nomor 141/DPRK-AGR/2015 tertanggal 25 Mei 2015.
  
Isi dari surat tersebut adalah yang intinya meminta kepada Bupati Agara Ir. H. Hasanuddin Beruh untuk segera menyelesaikan masalah ini bahwa pihak DPRK telah melakukan kajian dan telaah, dengar pendapat dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Agara dan telah mengambil kesimpulan yang mana adanya perbedaan tanda tangan didalam pertanggung jawaban penerima honorium PPS dan PPK .
“System pembayaran gaji yang dilakukan menurut TMT tidak dapat dibuktikan sesuai dengan aturan dan perundangan undangan yang berlaku, serta masih adanya kekurangan kelengkapan bahan yang disampaikan oleh pihak KIP kepada kami komisi A untuk kesempurnaan pertanggung jawaban,” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pengembangan Potensi Intelektual Muda (LP2IM) Sopyan Desky SH yang memaparkan rekomendasi tersebut kepada wartawan, Rabu [27/5/2015].

Kita meminta kepada aparat penegak hukum yang sedang mendalami kasus ini supaya serius menagani kasus tersebut,” ujarnya. [dinni]

To Top