Sosial

Jika Bendera Selesai, YARA Ingin DPRA Fokus Kesejahteraan

Jika Bendera Selesai, YARA Ingin DPRA Fokus Kesejahteraan
Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh menerima Bendera Daerah Aceh dari YARA, 4 Mei 2015. [Ali]

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ingin mengakhiri kesibukan DPRA mengurusi masalah bendera dan lambang Aceh. Ketua YARA, Safaruddin mengatakan kedatangannya ke DPRA untuk menyerahkan Bendera Aceh untuk dikibarkan di halaman kantor DPRA.

“Tiangnya sudah ada, kita ingin selesaikan polemik Bendera Aceh agar DPRA kedepan fokus kepada kesejahteraan,” kata Safaruddin, Senin (4/5/2015).

Penyerahan Bendera Bulan Bintang itu diiterima Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh. Kemudian anggota DPRA bersama anggota YARA menuju ke halaman Kantor DPRA untuk menaikkan Bendera Aceh sebagai bendera daerah itu.

Namun niat untuk mengibarkan bendera daerah Aceh ini dihalang oleh Sekretaris Dewan, Hamid Zain. Menurut Sekwan, pengibaran bendera itu harus ada persetujuan dari Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin.

Mengenal YARA

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) adalah sebuah organisasi bantuan hukum yang bersifat sosial. Yayasan yang berkantor pusat di Banda Aceh ini memiliki kantor-kantor perwakilan hampir diseluruh kabupaten kota di Aceh.

Di mata rakyat Aceh, YARA sangat dikenal karena dinilai berani mengkritik kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang diusung Partai Aceh.

Dari sekian banyak advokasi yang dilakukan YARA di Aceh, salah satunya pernah menggugat istri Gubernur Aceh ke Pengadilan karena masih berstatus Warga Negara Asing pada Maret 2014.

Kemudian YARA juga dinilai berani menggugat para pihak MoU Helsinki karena tidak membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim.

Selanjutnya YARA juga dikenal masyarakat Aceh yang berani mengenalkan Din Minimi, salah seorang mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini sedang berjuang menuntut kesejahteraan dan keadilan dari mantan petinggi GAM yang kini menjadi penguasa pada Pemerintahan di Aceh.

Yayasan ini berdiri pada tahun 2011 berdasarkan akte pendirian oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-2615.AH.01.04. Kemudian pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan YARA sebagai Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum nomor M.HH-02.HN.03.03
tanggal 31 Mei 2013.

Selanjutnya dari 270 organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia, Kemeterian Hukum dan HAM RI memberikan akreditasi B kepada 18 organisasi bantuan hukum, salah satunya Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). [red]

To Top