Politik

Golkar Aceh Kubu Ical akan PAW Anggota Fraksi di DPRA

Golkar Aceh Kubu Ical akan PAW Anggota Fraksi di DPRA
Muntasir Hamid

ACEHTERKINI.COM | Pasca putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (18/5/2015), DPD Partai Golkar Aceh akan melakukan revitalisasi anggotanya yang sekarang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

(Plt) Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh yang ditunjuk Ketua Partai Golkar Pusat, Aburizal Bakri (Ical) terhitung 14 Maret 2015, Muntasir Hamid mengatakan ada sejumlah anggota Fraksi Golkar di DPRA akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Ada tiga orang yang akan di PAW di DPRA sebagaimana keputusan ketua, saya belum baca suratnya,” terang Muntasir Hamid saat dihubungi acehterkini, Senin malam.

“eksekusi PAW akan disegerakan. Intinya kita menyambut baik semua teman-teman, kalau bisa perbaiki diri maka mari sama-sama kita besarkan partai lagi,” ujar Muntasir.

Muntasir juga menghimbau agar pengurus di kabupaten kota di Aceh dapat mengecek nama-nama yang ada di DPRK yang terlibat langsung dalam persoalan kubu-kubuan kemarin. “Akan ada sanksi dari organisasi, kita ganti orang-orang yang sudah menyebrang,” tambahnya.

Masih dikatakan mantan Ketua DPRK Banda Aceh ini, dalam waktu dekat Partai Golkar Aceh akan melakukan konsolidasi. Apalagi menjelang Ramadhan 1436 H nanti Ketua Partai Golkar Pusat, Aburizal Bakri akan berkunjung ke Aceh untuk mendoakan kedamaian Aceh dan kedamaian Golkar dengan pelaksanaan zikir dan doa serta kunjungan ke Makam Syiah Kuala.

Sebelumnya perbedaan dukungan sesama kader Golkar di Aceh mulai muncul sejak Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) memecat Ketua DPD I Golkar Aceh Sulaiman Abda dan Sekretarisnya, Djuriat Supardjo. Hal itu dilakukan setelah DPD I Golkar Aceh mendukung Agung Laksono sebagai Pimpinan Pusat Golkar.

Aburizal Bakri kemudian menunjuk Yusuf Ishak sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua dan Muntasir Hamid sebagai Sekretaris DPD I Golkar Aceh, terhitung 14 Maret 2015.

Kemudian kemarin, persoalan internal Partai Golkar di Aceh menemukan titik terang setelah Majelis Hakim PTUN memutuskan mengabulkan sebagian gugatan DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie atas SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan partai beringin di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Majelis Hakim PTUN memerintahkan Menkumham selaku Tergugat mencabut SK tersebut karena dinilai bertentangan dengan undang-undang. [ate]

To Top