Layanan Publik

FAKTA : Kualitas Proyek APBA Tidak Sesuai LKPJ Gubernur Aceh

ACEHTERKINI.COM | Koordinator Forum Anti Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Indra P. Keumala mengatakan sejumlah proyek yang dianggarkan melalui dana APBA 2014 ditemukan berkualitas buruk. 
Melalui siaran tertulisnya yang diterima acehterkini, Minggu [31/5/2015], Ia menjelaskan proyek pembangunan bendungan Jambo Reuhat senilai Rp10,9 miliar dan proyek normalisasi jaringan irigasi di Kecamatan Madat Rp2 miliar seperti yang pernah diungkap Pansus VI di Kabupaten Aceh Timur.

Indra mengatakan berdasarkan amatan lapangan yang turut dilakukan pihaknya, kedua proyek tersebut memiliki kualitas sangat buruk. Bahkan, lanjut dia, kondisinya bertolak belakang dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh 2014.

“Hal ini jelas merupakan pembohongan publik, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan birokrasi yang serius. Parahnya lagi, salah satu proyek tersebut kami ketahui dikerjakan oleh kerabat dekat pejabat tinggi pemerintahan Aceh,” ungkapnya.

Mantan anggota Komisi Darurat Kemanusiaan untuk tsunami Aceh ini juga menyorot temuan lainnya terkait program pembangunan yang berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. 

“Proyek pembangunan 100 kandang sapi di Aceh Tengah senilai Rp2,5 miliar, di mana antara laporan Pemerintah Aceh seperti termuat dalam LKPJ berbeda dengan temuan Pansus IV,” ujar Indra.
“Berdasarkan riset kami, penyimpangan yang ditemukan begitu luar biasa. Mulai dari soal buruknya kualitas konstruksi hingga temuan yang mengindikasikan adanya laporan fiktif. Hal ini harus dituntaskan,” ujarnya.

Diungkapkan Indra, berbagai temuan penyimpangan tersebut sekaligus menjadi bukti ketidak-beresan tata kelola anggaran yang terjadi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Temuan ini harus ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Jika ada indikasi sengaja melaporkan kebohongan, maka Gubernur bisa saja dituduh melakukan perbuatan tercela.
Indra juga mengungkap sinyalemen masalah pada dua mega proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bener Meriah, yaitu jalur Teritit hingga Samar Kilang sebesar Rp27 miliar dan proyek jalan tembus yang menghubungkan kabupaten Bener Meriah – Aceh Utara senilai Rp32 miliar. 
Dia berharap semua temuan Pansus nantinya ditindaklajuti melalui paripurna, termasuk merekomendasikan upaya hukum. Sebab menurutnya, hal itu penting sebagai pembuktian bahwa Pansus DPRA Tahun 2015 bekerja sungguh-sungguh memenuhi fungsi dan tangggung jawabnya melakukan pengawasan.

“Bagi kami, semua temuan itu sangat merugikan rakyat. Karenanya silahkan dibuktikan apakah DPRA benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat atau justru punya motif lain,” tantangnya.

Kendati demikian, lanjut Indra, lembaganya tetap menyiapkan langkah antisipasi bila DPRA memilih melakukan pembiaran. “Untuk kasus tertentu kami sudah pegang datanya. Jika DPRA akhirnya diam, maka kami yang akan melaporkan ke KPK atau Mabes Polri,” demikian Indra P Keumala. [red]

To Top