Sosial

DPRK Aceh Utara Bahas Raqan Kemaslahatan Umat

DPRK Aceh Utara Bahas Raqan Kemaslahatan Umat
Rapat DPRK Aceh Utara Terhadap Pembahasan Rancangan Qanun, 30 April 2015

ACEHTERKINI.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, kembali menggelar sidang Paripurna, pada Kamis (30/04/2015) kamarin. Sidang Paripurna ke 2, Masa persidangan 1 ini membahas tentang dua berkas Rancangan Qanun (Raqan) yang bakal disahkan nantinya.

Dalam rapat sidang yang dilaksanakan di gedung DPRK Aceh Utara yang terletak di Lhokseumawe itu, sejumlah fraksi-fraksi menerima dan menyatakan bahwa mereka setuju dengan perkara dua Raqan tersebut untuk disahkan menjadi Qanun. Seperti diketahui, dua Raqan itu yakni Raqan Kemaslahatan dan Ketertiban Umat dan Raqan Bangunan Gedung.

Sejumlah fraksi tidak mengevaluasi soal pembentukan Raqan tersebut. Bahkan mereka (Fraksi-fraksi DPRK) menyatakan setuju Raqa itu disahkan. Seperti Fraksi Amanat Karya Bangsa (AKB) dan Frkasi PA.

Fraksi AKB berpendapat bahwa, mengenai perkara kemaslahatan umat, tentu banyak hal yang perlu dievaluasi kembali. Ditengah-tengah era kemajuan seperti ini orang-orang kebanyakan terlibat dalam Narkotika, begitu juga dibidang netizen dan sebagainya. Banyak warung internet yang disalah manfaatkan.

“DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat sering mendapat laporan dari masyarakat terkait perkembangan kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, DPRK memandang penting untuk mengambil inisiatif menyusun rancangan qanun kemaslahatan dan ketertiban umat,” demikian laporan fraksi AKB dalam rapat tersebut.

Fraksi ini juga mendukung rancangan qanun bangunan gedung yang diajukan oleh eksekutif. Bahkan menurut AKB Raqan ini juga perlu didukung penuh.

Sementara Farksi Partai Aceh (PA), Raqan tersebut harusnya tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat Aceh Utara agar masyarakat supaya masyarakat mengetahui tentan raqan ini sehingga kehidupan bermasyarakat dapat terjaga sesuai syariat islam dan adat istiadat yang turun temurun menjadi identitas masyarakat Aceh Utara.

Fraksi PA berpendapat, Raqan tentang bangunan gedung untuk dapat diterapkan pada pembangunan kantor Bupati Aceh Utara dan kantor DPRK yang masih dalam tahap pelaksanaan. Dan, Bupati Aceh Utara dapat segera membuat peraturan Bupati sesuai perintah Qanun ini yang menjadi acuan.

Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib mengatakan Rancangan qanun tentang Kemaslahatan dan Ketertiban umat merupakan inisiatif DPRK.

“Raqan ini merupakan qanun keinginan dari masyarakat yang ditandai saat dilakukan publik shearing (dengar pendapat) sangat banyak yang memberi masukan baik kepada eksekutif maupun kepada legislaif sebagai pemrakarsa,” sampai Bupati melalui Sekdakab Isa Ansari.

“Rancangan qanun usulan eksekutif yang tidak kalah penting yaitu raqan tentang bangunan gedung yang merupakan qanun delegesi yaitu perintah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pasal 109 ayat 1 PP No. 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung,” sampainya lagi.

Pemkab Aceh Utara akan segera menyampaikan kepada Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah selaku wakil pemerintah pusat dan dirjen penataan bangunan dan lingkungan kementerian pekerjaan umum dan selanjutnya diundangkan dalam lembaran Kabupaten terkait. [Jamal]

To Top