Politik

Inilah 67 Rancangan Qanun Prioritas DPRA Periode 2014-2019

Sidang Paripurna DPRA Khusus Prolega, 1 April 2015.
ACEHTERKINI.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya menetapkan Prolega 67 judul Rancangan Qanun (Raqan) selama masa tugas 2014-2019 pada Rabu (1/4/2015) malam.
Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin didampingi Sekda Aceh, Dermawan mengatakan Prolega sebanyak 67 judul Rancangan Qanun selama satu periode yaitu 2014-2019 sudah dikaji dan menjadi kewenangan Pemerintah Aceh untuk membentuknya. 
“Jangan sampai ada judul Raqan Aceh yang sudah ditetapkan adalah justru merupakan kewenangan pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah kabupaten kota sehingga akan menyulitkan DPRA dan pada akhirnya capaian pembentukan Qanun Aceh tidak maksimal,” Ujar Ketua DPRA dalam Sidang Paripurna Khusus Program Legislasi di Gedung Utama DPRA. 
Sementara itu Ketua Badan Legislasi DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan dari 67 Raqan Aceh tersebut 27 Raqan merupakan perintah langsung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh atau pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Aceh dan kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa. 
Kemudian 20 judul Raqan sebagai perintah langsung atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Selanjutnya 20 judul Raqan lagi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Aceh secara umum, pelaksanaan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan. 
Untuk diketahui Badan Legislasi DPRA awalnya menetapkan 69 Judul Rancangan Qanun Aceh. Namun setelah diputuskan melalui Badan Musyawarah DPRA akhirnya dua judul Rancangan Qanun dihilangkan yaitu Rancangan Qanun Aceh tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Syariah Aceh dan Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
Berikut 67 Rancangan Qanun satu periode DPRA 2014-2019:
Perintah UUPA, 
  1. Raqan Aceh tentang pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota yang merupakan perintah Pasal 13 ayat (1) UUPA. 
  2. Raqan Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, perintah Pasal 127 UUPA.
  3. Raqan Aceh tentang hukum acara Ahwal Al-Syakhsiyah dan Muamalah adalah perintah Pasal 132 UUPA, dimana Hukum Acara Jinayat sebagai hukum Pidana Islam sudah dibentuk melalui Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Judul Raqan ini merupakan Hukum Acara Perdata.
  4. Raqan Aceh tentang cara pemberian pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, perintah 139 ayat (2) UUPA.
  5. Raqan Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Qanun ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undng-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan penjabaran UUPA. Qanun ini sebagai salah satu instrument menangkal berkembangnya aliran sesat di Aceh.
  6. Raqan Aceh tentang Program dan Isi Siaran Lembaga Penyiaran di Aceh adalah perintah Pasal 153 ayat (3) UUPA dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. 
  7. Rancangan Qanun Aceh tentang kebudayaan dan kesenian Aceh, perintah Pasal 221 UUPA dan juga Pasal 221 ayat (5) Pasal 37 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
  8. Raqan Aceh tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Aceh, perintah Pasal 143 ayat (6) UUPA. 
  9. Raqan Aceh tentang Pertanahan, perintah langsung dua pasal dalam UUPA, yaitu Pasal 144 ayat (4) dan Pasal 213 ayat (6). 
  10. Raqan Aceh tentang Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) adalah perintah Pasal 159 ayat (3) dan pasal 65 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.
  11. Raqan Aceh tentang pembangunan dan pengelolaan pelabuhan dan Bandar udara sebagai amanah Pasal 172 UUPA).
  12. Rancangan Qanun Aceh tentang Majelis Pendidikan Aceh merupakan perintah Pasal 220 ayat (2) UUPA. Qanun ini akan mencabut Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  13. Rancangan Qanun Aceh tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan benda bersejarah, amanah pasal 222 ayat (1) UUPA dan Pasal 54 ayat (6) hurug g Qanun RTRWA.
  14. Rancangan Qanun Aceh tentang Himne Aceh, perintah Pasal 248 ayat (3) UUPA.
  15. Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh, perintah Pasal 221 UUPA
  16. Raqan Aceh tentang Baitul Mal, perintah pasal 191 UUPA. Qanun ini akan mencabut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
  17. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, perintah Pasal 73 UUPA.
  18. Raqan Aceh tentang perubahan Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, perintah Pasal 193 UUPA.
  19. Raqan Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perintah Pasal 56 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (6) UUPA. 
  20. Raqan Aceh tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana Otsus, ini perintah Pasal 181 ayat (3), Pasal 182 dan Pasal 183 UUPA.
  21. Rancangan Qanun Aceh tentang pembagiaan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Kota. Qanun ini menindaklanjuti peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional.
  22. Raqan Aceh tentang Kehutanan Aceh. Qanun ini akan menampung kondisi khusus Aceh. Qanun ini akan mencabut Qanun Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Kehutanan dan Qanun Nomor 15 Tahun 2002 tentang perizinan kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  23. Raqan Aceh tentang perubahan kedua atas Qanun Nomor 4 tahun 2007 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPR Aceh, perintah Pasal 21, Pasal 100 dan Pasal 108 UUPA.
  24. Raqan Aceh tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2007 tentang SOTK Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  25. Raqan Aceh tentang SOTK Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh
  26. Raqan Aceh tentang SOTK Badan Pertanahan Aceh
  27. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara. Qanun ini sebagai implementasi Pasal 7, Pasal 11, Pasal 43, Pasal 156 sampai Pasal 159 dan Pasal 165 UUPA. 

Perintah Langsung Perundang-Undangan :
  1. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum
  2. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
  3. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
  4. Raqan Aceh tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh tahun 2012-2032.
  5. Raqan Aceh tentang perubahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRWA tahun 2018-2033.
  6. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJM Aceh tahun 2012-2017.
  7. Raqan Aceh tentang RPJM Aceh tahun 2018-2022.
  8. Raqan Aceh tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Aceh.
  9. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.
  10. Raqan Aceh tentang Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina produktif.
  11. Raqan Aceh tentang Pembentukan Dana Cadangan 
  12. Raqan Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
  13. Raqan Aceh tentang Pengendalian Daerah Aliran Sungai
  14. Raqan Aceh tentang Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh.
  15. Raqan Aceh tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan 
  16. Raqan Aceh tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Aceh.
  17. Raqan Aceh tentang Ekonomi Syariah
  18. Raqan Aceh tentang Busana Islami
  19. Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan Dakwah Islami.
  20. Raqan Aceh tentang Sistem Jaminan Halal

Perintah dalam rangka penyelenggaaan Pemerintah Aceh dan pelaksana Otonomi Daerah:
  1. Raqan Aceh tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim menjadi PT. BPR Mustaqim.
  2. Raqan Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Aceh.
  3. Raqan Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Aceh.
  4. Raqan Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perseroaan Terbatas Investasi Aceh.
  5. Raqan Aceh tentang Perlindungan Lahan Pertanian Produktif
  6. Raqan Aceh tentang Pengendalian Penggunaan dan Distribusi Merkuri, Sianida, Potassium dan sejenisnya.
  7. Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan Perhubungan
  8. Raqan Aceh tentang Jasa Konstruksi
  9. Raqan Aceh tentang Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)
  10. Raqan Aceh tentang Pelayanan Rumah Sakit Milik Pemerintah Aceh
  11. Raqan Aceh tentang Penyelenggaraan Perjalanan haji
  12. Raqan Aceh tentang Pembinaan Pemuda dan Olahraga
  13. Raqan Aceh tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
  14. Raqan Aceh tentang Badan Penguatan Perdamaian Aceh
  15. Raqan Aceh tentang Perlindungan Satwa Langka
  16. Raqan Aceh tentang Tata Niaga Kopi Aceh
  17. Raqan Aceh tentang Batu Mulia
  18. Raqan Aceh tentang Eksport Import
  19. Raqan Aceh tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Penyeimbangan Pembangunan Aceh
  20. Raqan Aceh tentang Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan Aceh.

To Top