Politik

DPRA Tetapkan 15 Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2015

ACEHTERKINI.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan 15 Rancangan Qanun (Raqan) yang merupakan Prolega Prioritas Tahun 2015 pada Rabu (1/4/2015) malam. 
Sebelumnya ada 16 Raqan Prioritas yang disepakati oleh DPRA dan Pemerintah Aceh. Namun salah seorang anggota DPRA dari Fraksi Gerindra-PKS, Abdurrahman menolak satu Raqan terkait pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. 
“Kami memberikan catatan dan menolak satu Raqan Prioritas Tahun 2015 itu,” katanya dalam Sidang Paripurna Khusus Prolega. 
Menurutnya pencabutan qanun ini baru bisa setelah DPRA menerima proposal dari Pemerintah Aceh yang berisi langkah konkrit untuk mengubah konvensional dan syariah. “Fraksi kami menolak mencabut Qanun ini,” kata Abdurrahman.
Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin melalui Sekretaris Dewan, Hamid Zein mengatakan satu Raqan terkait pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 akan dikaji lebih lanjut lagi, sehingga akan ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. [Ate]
Perubahan itu mengakibatkan Raqan Prioritas yang semula disepakati 16 judul Raqan menjadi 15 judul Raqan, yaitu,
  1. Raqan Aceh tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Kota.
  2. Raqan Aceh tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
  3. Raqan Aceh tentang Baitul Mal
  4. Raqan Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah
  5. Raqan Aceh tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2007 tentang SOTK Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  6. Raqan Aceh tentang SOTK Badan Pertanahan Aceh
  7. Raqan Aceh tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Aceh
  8. Raqan Aceh tentang Badan Penguatan Perdamaian Aceh
  9. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh.
  10. Raqan Aceh tentang Himne Aceh
  11. Raqan Aceh tentang Bahasa Aceh
  12. Raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
  13. Raqan Aceh tentang Kehutanan
  14. Raqan Aceh tentang Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)
  15. Raqan Aceh tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. 

To Top