Lingkungan

Rawa Tripa Jadi Kawasan Lindung Gambut, Masuk Harus Ada Izin

Hutan Gambut Rawa Tripa

ACEHTERKINI.COM | Kawasan Rawa Tripa yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Nagan Raya dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagian sudah ditetapkan menjadi kawasan lindung gambut oleh Pemerintah Aceh.

Pasca ditolaknya kasasi PT. Kallista Alam oleh Mahkamah Agung atas gugatan WALHI Aceh pada tahun 2014 lalu membuat Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengeluarkan surat nomor 590/33227 tanggal 1 September 2014 perihal tindak lanjut lahan eks PT. Kallista Alam seluas 1.605 hektar.

Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini Syamaun mengatakan Pemerintah Aceh telah menetapkan kawasan rawa tripa yaitu eks lahan PT. Kallista Alam seluas 1.455 hektar menjadi kawasan lindung gambut diluar kawasan hutan.

“Hutan yang masih ada di Rawa Tripa dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dipertahankan untuk kawasan lindung gambut,” kata Husaini usai meresmikan papan nama penetapan Rawa Tripa sebagai kawasan lindung gambut di Suak Bahung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu (21/3/2015).

Ia menjelaskan saat ini tidak lagi mencari siapa yang salah. Rawa Tripa sejak dulu tidak dimasukkan dalam kawasan hutan, namun ketika ada Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) maka Rawa Tripa masuk didalamnya sebagai penyangga taman nasional gunung leuser (TNGL) karena disekitarnya banyak potensi yang mendukung.

Dalam KEL kata Husaini ada hutan lindung, hutan produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL). Dalam APL ada berbagai pemanfaatan ruang untuk ekonomi masyarakat termasuk juga ada HGU yang duluan lahir sebelum adanya KEL.

KEL menjadi tanggungjawab pemerintah. “Kini ada pengusaha HGU yang secara sadar atau karena adanya tekanan hukum mengembalikan kawasan gambut yang ketebalan di atas tiga meter menjadi kawasan lindung gambut diluar kawasan hutan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Husaini dihadapan masyarakat dan unsur Muspika Kecamatan Darul Makmur.

“Siapa saja yang masuk dalam kawasan Rawa Tripa yang sudah ditetapkan menjadi kawasan lindung ini harus mendapat izin dan sepengetahuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Aceh,” tegas Husaini Syamaun didampingi Kepala UPTD KPH IV, Usman bersama ratusan anggota Polhut.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala UPTD KPH IV, Usman. Dikatakannya, sebelum penetapan kawasan lindung gambut ini pihaknya bersama Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) melakukan penutupan 18 titik kanal di lahan eks PT. Kallista Alam itu dengan sempurna.

Kemudian kata Usman, pihaknya juga telah melakukan restorasi penanaman pohon keutapang sebanyak 20 ribu bibit di lahan tersebut. “Tahapan restorasi ini terus berjalan sampai 120 ribu bibit selesai ditanam di lahan seluas 500 hektar,” kata Usman. [red]

To Top