Lingkungan

KPH Aceh Tamiang Minta Pemerintah Berlakukan Moratorium Izin

Pembukaan Lahan [Internet]
ACEHTERKINI.COM | Koalisi Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Aceh Tamiang mendesak Pemerintah memberlakukan moratorium izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan.
Rudi Putra dari Forum Konservasi Leuser (FKL) mengatakan kondisi lingkungan di Aceh Tamiang sangat rentan terhadap bencana alam. “Tingkat deforestasi juga sangat tinggi,” kata Rudi kepada wartawan di Tree Café, Aceh Tamiang. 
Menurutnya hampir setengah hutan yang ada di Aceh Tamiang berubah fungsi. “bukan saja memberikan dampak terhadap ekologi tapi juga sangat berdampak pada ekonomi masyarakat,” kata Rudi Putra.
Hutan yang sangat baik di Aceh Tamiang menjadi terancam akibat di konversi menjadi kelapa sawit  dan karet serta pertambangan timah hitam dan dolomit secara illegal. “Kami mendesak agar Pemerintah Aceh Tamiang memberkukan moratorium terhadap semua izin-izin perkebunan, pertambangan dan kehutanan,” ujar Rudi didampingi teman-teman dari KPH Aceh Tamiang. 
Sementara itu Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hutan Lestari, Sayed Zainal juga mendesak agar pemerintah memberlakukan moratorium izin. “penyumbang terbesar terjadinya kerusakan itu akibat pembukaan lahan secara legal dan illegal untuk perkebunan terus meningkat,” katanya.
Kawasan hutan di Aceh Tamiang tersisa hanya 82.178 hektar dari 221.531 hektar luas Kabupaten Aceh Tamiang atau setara dengan 37,05 persen. 
Usulan moratorium izin ini ditanggapi oleh Sekda Aceh Tamiang, Razuardi. Dikatakannya Pemerintah Aceh Tamiang akan membentuk tim evaluasi terpadu yang akan melibatkan Koalisi Penyelamatan Hutan (KPH) Aceh Tamiang untuk menginventarisir setiap permasalahan terhadap kondisi hutan dan lingkungan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. 

Koalisi Penyelamatan Hutan dan Lingkungan di Aceh Tamiang ini terdiri dari Lembaga Advokasi Hutan Lestari, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, Yayasan Sheep Indonesia, Forum Konservasi Leuser, Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat, LSM Kawasan Ekosistem Manggrove Pesisir Sumatera, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Pemuda Tamiang Hulu. [FH]

To Top