Hukum

Berikan Izin Dalam KEL, Walikota Subulussalam Dilaporkan

Foto Ilustrasi [Internet]
ACEHTERKINI.COM | Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melaporkan Walikota Subulussalam kepada KPK terkait pemberian izin dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). 
Koordinator MaTA, Alfian mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan korupsi dalam kasus pemberiaan izin kepada salah satu perusahaan dimana lahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).
“Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , pada Pasal 150 ayat (2),” ujar Aflian dalam konperensi pers di kantornya, Senin (30/3/2015). 
“Kasus ini sudah dilaporkan ke KPK pada 27 Maret,” ujar Alfian. 
MaTA menyebutkan bahwa oknum pejabat teras di Kota Subulussalam dan oknum Pejabat di Provinsi Aceh serta oknum dari pihak perusahaan diindikasikan terlibat. Berdasarkan hasil perhitungan MaTA, nilai potensi kerugian perekonomian Negara yang ditimbulkan oleh pemberian izin ini mencapai Rp. 68 milyar lebih.
MaTA mendesak kepada jajaran pemerintah di Aceh, untuk segera melakukan review atas perizinan yang telah dikeluarkan selama ini. 

“Seluruh izin yang berada dalam Kawasan Ekosistem Lauser dapat dibekukan karena izin-izin tersebut berbenturan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dlam pasal 150 ayat (2),” demikian Alfian. [red]

To Top