Hukum

Saksi Pemerintah : Metode PT. DPL Sudah Mendekati PLTB

ACEHTERKINI.COM | Perkara Pidana PT. Dua Perkasa Lestari (DPL) di PN Tapak Tuan terus berlanjut. Pada Persidangan, Selasa (3/2/2015) pagi, Jaksa Penuntut Umum, Fahmi SH memanggil saksi fakta dari Dinas Perkebunan Aceh, Saifullah juga mantan staf Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh.

Dalam persidangan itu, Saifullah mengaku datang ke PT. DPL di Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada 13 Maret 2013 atas ajakan Tim dari Dirjen Perkebunan di Jakarta, yaitu I Gede Putu Karwadi, Kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Direktorat Jenderal Perkebunan.

“Saya mengetahui kebakaran di lahan PT. DPL itu dari media,” kata Saifullah.

Kunjungan tersebut merupakan permintaan dari perusahaan kelapa sawit PT. DPL untuk permohonan terapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).

“Metodenya sudah mendekati Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), sedangkan sarana dan prasarananya belum memadai,” katanya.

Namun Saifullah mengaku hasil kunjungan tersebut ada melihat sisa lahan yang terbakar seperti di block D-21 yang terbakar belum ada tanaman dan belum ada rumpukan tapi lahan sudah di buka.

Kemudian di block C-17 yang terbakar sudah ada tanaman di atas gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim, Rahma Novatiana SH bersama hakim anggota Azhary Prianda Ginting SH dan Khairu Rizky SH, ia menjelaskan bahwa Dinas Perkebunan Aceh juga pernah menerima laporan kebakaran dari PT.DPL pada April dan Juni 2012.

Dikatakannya dalam laporan itu, PT. DPL menyebutkan lahan yang terbakar pada Maret 2012 seluas 71,61 hektar dan pada Juni 2012 seluas 154 hektar.

Menanggapi keterangan saksi fakta ini, terdakwa Mujiluddin yang didampingi kuasa hukumnya Dedy Kurniadi SH dan Akhmad Jauhari Damanik SH membenarkan keterangan Saifullah.

“Ada yang benar, tapi masyarakat buka lahan dengan cara bakar,” kata Mujiludin.

PT. Dua Perkasa Lestari dituntut secara pidana oleh Polda Aceh terkait kebakaran lahan gambut yang merusak lingkungan hidup. Polda menetapkan Manager PT. DPL. Mujiluddin sebagai terdakwa yang diduga melanggar Terdakwa dijerat melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. [hde]

To Top