Layanan Publik

Pungli Merajalela, Supir Mengadu ke DPRK Aceh Tenggara

ACEHTERKINI.COM | Supir Mobil Barang (Mobar) mengadu ke DPRK Aceh Tenggara karena maraknya pungutan liar (Pungli) oleh oknum Dinas Perhubungan, Polri dan TNI diperbatasan Lawe Pakam.

Sejumlah Supir menyampaikan aspirasinya digedung DPRK Aceh Tenggara. Meraka disambut Ketua DPRK Aceh Tenggara Irwandi,SP, didampingi Ketua Komisi C, Gabe Tambunan dan sejumlah anggota DPRK lainya Senin (16/02/2015).

Rasiman salah satu Supir Truk dihadapan ketua DPRK mengatakan banyak kutipan di jalan yang harus mereka bayar diantaranya di Ketambe, sebesar Rp 2.000, di Bambel Rp 2.000, Timbangan Lawe Perbunga dari Rp50.000., sampai dengan Rp100.000, dan diperbatasan Lawe pakam para supir harus kembali merogoh kantung untuk Dinas Perhubungan, TNI, Polri dan Dinas Pendapatan.

Kata Rasiman, timbangan yang baru beroperasi bulan yang lalu di Desa Lawe Perbunga juga dikutip Rp50.000 – Rp100.000 oleh oknum Dinas Perhubungan dari supir mobil barang jenis puso.

“Sedangkan setiap pegusaha mobil maupun supir yang mengurus surat ijin operasional barang jenis mobil colt diesel dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000, dan ada sebahagian pengusaha hanya membayar Rp150.000,” kata Rasiman.

“Kami juga perlu penjelasan terkait adanya kutipan yang dilakukan oknum Polri dan TNI di perbatasan Lawe Pakam. Bila kutipan itu resmi maka tolong paparkan kepada kami tentang aturanya. Bila tidak resmi maka kami minta kutipan tersebut dihapuskan,” tegas Rasiman berharap.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara, Samidin tidak datang dalam pertemuan tersebut. Samidin diwakili oleh Kepala Bidang Angkutan Darat Samsul SH.

Samsul menjelaskan kutipan yang dilakukan di Bambel, Ketambe hanya Rp2.000, ini sudah berlaku.

Sedangkan pegutipan di timbangan hanya sebesar Rp5.000 sampai Rp20.000. “Kalaupun ada yang memberi lebih, mungkin timbangan ton drainase melebihi target,” ujarnya.

Terkait timbangan yang ada di Desa Lawe Perbunga baru beroperasional berkisar satu bulan yang lalu. Timbangan tersebut milik Dinas Perhubungan Provinsi. Sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten hanya diperbantukan di timbangan tersebut.

“Nanti ada utusan dari Dinas Perhubungan Provinsi untuk bertemu dengan DPRK Agara untuk membicarakan masalah ini,” kata Samsul.

Menanggapi masalah ini, Ketua DPRK Aceh Tenggara Irwandi Deski SP. Mengatakan Selasa (17/2/2015) kami akan memagil pihak yang terkait atas terjadinya pengutipan liar yang dilakukan oleh Oknum Dinas Perhubungan, TNI dan Polri. Namun para supir lebih duluan meyampaikan aspirasinya.

Irwandi meminta ketua Komisi C Gabe Tambunan selaku mitra Dinas perhubungan  agar melakukan cros cek kelapangan terkait pungli yang meresahkan para Supir mobil barang.

“Saya minta Ketua Komisi A DPRK agar meninjau ulang Qanun yang sudah kadarluarsa agar direnovasi kembali,” katanya.

Irwandi meminta agar Pungutan Liar ini dihapuskan karena sudah sangat meresahkan para supir di Aceh Tenggara. [Dinni]

To Top