Lingkungan

Kebakaran Lahan PT. SPS-2 “Sistematis dan Terencana”

ACEHTERKINI.COM | Dosen Fakultas Kehutanan Institute Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo yang menjadi ahli dalam peraka pidana perusahaan sawit PT. SPS-2 di Pengadilan Negeri Meulaboh, Selasa (23/2/2015) mengatakan kebakaran lahan gambut yang terjadi di lahan SPS-2 Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya sistematis dan terencana.

Ia menjelaskan saat dilakukan pengecekan ke lapangan pada Mei dan Juni 2012 bersama tim gabungan ditemukan masih adanya bekas kebakaran yang terjadi pada Maret 2012.

“kita melihat bekas terbakar di lahan yang belum dibuka, ada yang sudah dilakukan land clearing, ada bekas tebangan kayu, ada lahan yang sedang dalam proses pembukaan lahan, ada juga lahan yang tidak di steking, pada kondisi itu areal tersebut harus di jaga oleh perusahaan,” kata Bambang dalam persidangan dihadapan Ketua Majelis Hakim, Rahmawati SH bersama hakim anggota Alex Adam Faisal SH dan Rahma Novatiana SH.

“Kami juga tidak menemukan ada sarana dan prasana seperti menara dan papan peringatan di lokasi tersebut, kalau ada papan peringatan pasti ada sisa yang terbakar,” kata Ahli yang turun ke lokasi sekitar dua bulan setelah kebakaran terjadi.

Kemudian kebakaran yang terencana kata Bambang, api juga membakar daerah yang sudah di land clearing dan tanaman sawit yang tidak bagus.

“Saya temukan ada tanaman sawit yang tidak bagus,” ujar Bambang sembari menyebutkan kedalaman gambut di lahan tersebut tiga meter lebih.

Rentetan pertanyaan kepada ahli dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum PT. SPS-2 berlangsung dari pukul 11.00 wib sampai larut malam hingga sekitar pukul 22.15 wib.

Bambang Hero Saharjo menjelaskan kebakaran tersebut menguntungkan perusahaan tapi melanggar undang-undang.

“Dalam aturan, pengelolaan lahan gambut yang Ph-nya rendah dan miskin hara itu harus dinaikkan dengan menggunakan kapur bukan dengan cara bakar,” kata Bambang dalam perkara nomor 53/Pid.Sus/2014/PN MBO itu.

“Saat di lokasi itu, kita temukan lahan yang terbakar di atas saja, dalam parit ada air tapi kok tidak dimanfaatkan,” yakini Bambang dalam persidangan itu.

Menurut Ahli Kebakaran Lahan dan Hutan ini kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebakaran lahan gambut di PT SPS-2 telah terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Ini adalah kerusakan lingkungan secara global yang dapat mempengaruhi iklim.

“sejak tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia sudah sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” tambahnya.

Keterangan ahli dari Bambang Hero Saharjo ini dibantah oleh para direksi PT. SPS-2 yang menjadi terdakwa dalam persidangan.

Terdakwa satu, Edy Sutjahyo Busiri mengatakan keterangan ahli tersebut meragukan. “Ahli bicara tanaman jelek, padahal bibit yang kami beli itu adalah bibit terbaik, bibit kostarika,” kata Edy.

Edy yang didampingi Kuasa Hukumnya Rivai Kusumanegara, Chairul Azmi, Indis Kurniawan, Endar Sumarsono, Triemolyo dan Chairuni meengatakan PT. SPS-2 sudah memiliki ISPO yang dalam prosesnya disetujui oleh sembilan kementerian di Indonesia.

Sementara itu, Terdakwa dua yaitu Marjan Nasution juga menyampaikan keberatan atas keterangan ahli tersebut. Dikatakanya tidak benar ahli mengatakan bahwa PT. SPS-2 tidak memiliki menara.

“Kita punya mobil pemadam, menara di Afdeling Bravo dan Hotel. Ahli tidak menanyakan kepada pihak perusahaan saat turun ke lokasi terkait apa saja sarana dan prasana yang dimiliki perusahaan,” tegas Marjan.

Marjan juga menjelaskan tidak benar perusahaan membuka lahan dengan cara bakar. Ahli mengatakan ada keuntungan dengan cara bakar. “Tidak benar,” kata Marjan.

Menurut Marjan tidak ada keuntungan perusahaan. Malah dengan kejadian kebakaran itu perusahaan rugi besar. Kemudian untuk meningkatkan Ph tanah sudah sesuai aturan yaitu dengan memberikan pupuk.

Terdakwa tiga, Anas Muda Siregar yang ikut mendampingi ahli ke lokasi membantah keterangan ahli, sembari mengucapkan “Demi Allah”.

Anas mengatakan lahan yang dikatakan ahli ada yang tidak di steking itu diluar HGU perusahaan. “lahan tersebut setelah kami parit langsung dikuasai masyarakat,” terang Anas Muda Siregar juga mengatakan bahwa perusahaan menerapkan PLTB.

Perkara nomor 54/Pid.Sus/2014/PN MBO

Usai sidang perkara nomor 53/Pid.Sus/2014./PN MBO dengan terdakwa para direksi PT. SPS-2 sekitar pukul 21.45 wib, Mejelis Hakim melanjutkan perkara nomor 54/Pid.Sus/2014/PN MBO dengan terdakwa atas nama korporasi PT.SPS yang diwakilkan oleh Harsul Hardianysah.

Keterangan ahli Bambang Hero Saharjo ini pada perkara 53/Pid.Sus/2014/PN MBO dialihkan ke perkara 54/pid.sus/2014/PN MBO.

“Saya tidak keberatan jika keterangan pada perkara 53/Pid.Sus/2014/PN MBO dialihkan ke perkara 54/Pid.Sus/2014/PN MBO,” ujar Bambang Hero.

Namun terdakwa yang mewakili perusahaan PT. SPS, Harsul Hardiansyah menyampaikan keberatan atas pernyataan ahli pada perkara 53/Pid.Sus/2014.PN MBO.

“Saya menolak keterangan ahli tersebut,” ungkap Harsul sembari mengatakan bahwa PT. SPS memiliki semua peralatan.

Untuk diketahui perkara pidana hukum lingkungan ini dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena diduga akibat kebakaran lahan gambut seluas 1.000 hektar lebih itu telah merusak fungsi gambut di kawasan yang sering disebut “Rawa Tripa” dan merusak lingkungan setempat.

Kebakaran lahan gambut ini juga mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. [red]

To Top