Layanan Publik

Jaringan Online Terganggu, Transfer Data e-KTP Terhambat

ACEHTERKINI.COM | Proses percetakan e-KTP di Kabupaten Aceh Utara terkendala. Jaringan online yang merupakan satu-satunya alat tranfer data yang digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kini terganggu, sehingga percetakan e-KTP menjadi terhambat.

Hal itu disampaikan Kasi Identitas Penduduk, Disdukcapil Aceh Utara, M. Yusuf, S.Pd, Kamis (05/02/2015). Menurutnya, persoalan jaringan online yang saat ini terjadi gangguan menjadi kendala besar bagi pekerja dinas tersebut. Meski demikian, para pekerja terus menempuh solusi untuk mempercepat proses pembuatan e-KTP ini.

“Memang itulah kendala yang sangat parah. Tranfer data e-KTP jadi terhambat,” kata Yusuf. Meski demikian, kata dia, realisasi e-KTP hingga ula Januari 2015 ini telah mencapai 318.500 KTP dari 27 kecamatan di Aceh Utara. Sementara jumlah perangko e-KTP hingga akhir 2014 mencapai 3.162.

Disampaikan Yusuf, kendala yang kedua yang terjadi pada pembuatan e-KTP ini adalah perubahan data yang dilakukan oleh pengguna e-KTP dari desa-desa setiap kecamatan.

“Dan itu juga sebuah kendala bagi kami. Kadang-kadang masyarakat merubah data di desanya, seperti merubah nama. Nanti data yang dibawa kesini, tidak sesuai dengan data yang kami punya, maka perlu perubahan lagi,” kata Yusuf lagi.

Dia menegaskan, bagi masyarakat yang merubah data identit, maka akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Yusuf memperlihatkan 3 poin yang melanggar auturan jika identitas kependudukan diubah, khususnya bagi masyarakat, Kepala Desa serta petugas Dinas.

Penambahan Sanksi :
a. Setiap orang yang memeritahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk maka dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun, atau denda paling banyak Rp. 75 juta.

b. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Keluarah/Kecamatan/UPTD/Instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi penguatan biaya kepada pendudukdalam pengurusan dan penerbitan dokumen, maka dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan atau denda paling banyak Rp. 75 juta.

c. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, maka dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau denda paling banyak Rp. 1 Milir.

Kepada setiap orang, diharapkan agar memperhatikan poin-poin tersebut yang tertera diatas agar tidak serta merta mengubah data identitas kependudukan. [Jamal]

To Top