Politik

Intimidasi dan Penghilangan Alat Peraga Trend Tertinggi

Pemilu Aceh 2014

Intimidasi dan Penghilangan Alat Peraga Trend Tertinggi
Pemilu Aceh Darurat Demokrasi. 

ACEHTERKINI.COM | Gesekan politik bisa terjadi dimana-mana, tidak hanya di Aceh. Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan gesekan politik terjadi karena kompetisi bukan karena regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Kompetisi, dimana orang akan melakukan sesuatu untuk menang. “KIP memberikan rambu-rambu dan kemudian ada peserta yang melanggar rambu-rambu, kita serahkan kepada pengawas pemilu dan pihak keamanan,” ujar Ridwan Hadi, 20 Februari 2015 di ruang kerjanya.

KIP bersama Muspida Aceh, kata Ridwan Hadi berupaya memberikan pemahaman agar demokrasi di Aceh berjalan baik. Ikrar damai dan pendekatan zikir akbar digelar diseluruh kabupaten kota dengan harapan intensitas kekerasan Pemilu semakin menurun dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Ketua Bawaslu Aceh, Zuraida Alwi mencatat telah terjadi 419 pelanggaran pada Pemilu Legislatif (pileg) 2014 di daerah ujung barat Pulau Sumatera ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Zuraida mengatakan trend pelanggaran paling tinggi adalah penghilangan alat peraga dan intimidasi. Bawaslu mencatat dari 419 pelanggaran Pemilu di Aceh itu paling banyak adalah pelanggaran pidana sebanyak 218 kasus.

Banyaknya kasus-kasus ini kata Zuraida tidak bisa ditindaklajuti sampai selesai. Alasannya karena pelapor tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang melihat dan mendengar adanya pelanggaran Pemilu.

“Untuk Aceh persoalan saksi paling banyak tidak bisa dihadirkan, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memaksa, kita hanya bisa memberikan undangan tiga kali,” ujar Zuraida.

Gesekan dan pelanggaran Pemilu di Aceh lebih kencang dibandingkan dengan daerah lain. Ketua Bawaslu Aceh mengatakan bekas daerah konflik membuat psikologi masyarakat Aceh berbeda, sensitive dan reaksional.

Semuanya bisa menjadi yang luar biasa. “Semua ingin menang, nah disinilah gesekan itu terasa semakin kuat,” pungkas Zuraida Alwi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam berpendapat kekerasan yang terjadi pada Pemilu 2014 di Aceh memberi pengaruh kepada keinginan orang untuk tidak memilih.

Kekerasan menjelang Pemilu sifatnya tidak massif dan hanya terjadi di beberapa kabupaten saja.

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nevada melihat masih banyak pelanggaran terjadi pada Pileg 2014 di Aceh. Penghilangan alat peraga menjadi trend pelanggaran Pemilu di Aceh.

“setiap pelaksanaan Pemilu, kriminalitas meningkat, banyak kasus bermuatan politis,” terang Aryos Nevada.

Komnas HAM RI Perwakilan Aceh dalam siaran tertulis 6 Maret 2014 menyebutkan sepanjang Januari – Maret 2014, Komnas HAM menemukan 19 kasus kekerasan menjelang Pemilu Legislatif di Aceh.

Trend peningkatan tindak kekerasan menjelang Pemilu juga terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh Tahun 2012.

Catatan Komnas HAM, 14 Oktober 2012 – 10 Januari 2012 data penembakan dan tindak kekerasan di Aceh terjadi 14 peristiwa yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan 19 orang luka-luka.

Kemudian periode Februari – April 2012 kasus penganiyaan terjadi 14 peristiwa dan pengrusakan harta benda sebanyak 27 kasus.

Menjelang Pemilu Legislatif 2014 di Aceh, Polda Aceh melakukan razia sejak 5 Maret sampai 7 April 2014. Hasilnya 4 pucuk jenis FN, 1 revolver dan 1 jenis GLM serta 17 pucuk Air Soft Gun dan 503 senjata tajam disita.

“Senjata tersebut disita dari tangan masyarakat,” kata Kapolda Aceh, Irjen Pol. Husein Hamidi, Senin 7 April 2014.

Saat melakukan tinjauan persiapan menjelang Pemilu Legislatif 2014, Kapolda Aceh mengatakan ada tiga daerah yang paling rawan yaitu Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Polda Aceh menurunkan 9.133 personilnya, dibantu 1.400 Brimob dan 341 personil dari Mabes Polri serta dibackup 2.100 personil TNI pada Pileg 2014.

Berbagai kasus penembakan, penganiayaan dan pengrusakan fasilitas menjadikan Aceh darurat kemanusian dan demokrasi.

Uni Eropa juga mengeluarkan pernyataan sikapnya pada Pemilu Legislatif 2014 di Aceh. Uni Eropa mendesak agar Pemilu di Aceh berlangsung damai tanpa kekerasan.

Kekerasan yang terus berulang menjelang Pemilu di Aceh ini membuat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2014 terkait Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam yang ditetapkan 28 Februari 2014.

Dalam Fatwa tersebut, MPU menjelaskan kriteria pemimpin dan wakil rakyat menurut Islam adalah, beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, berilmu, amanah, arif, sehat jasmani dan rohani, serta mengutamakan kepentingan ummat.

Fatwa MPU ini juga mengharuskan rakyat Aceh untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan Fardhu Ain seperti Shalat dan lain-lain adalah hukumnya wajib.

Ada tiga yang dinyatakan Haram dalam Fatwa MPU tersebut, yaitu Haram memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tidak beriman dan tidak bertaqwa.

Haram melakukan politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu.

Haram merusak dan menghilangkan alat peraga atau atribut Pemilu yang sah menurut hukum negara.

Pasca pemungutan suara 9 April 2014, LSM yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Aceh (JPA) menemukan banyak pelanggaran dilakukan oleh Partai Lokal di Aceh. Dominannya Partai Aceh.

Temuan ini disampaikan Aceh Institute, Solidaritas Perempuan, ACSTF, LBH Banda Aceh dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Jum’at 11 April 2014 di Media Center KIP Aceh.

Ketua Bawaslu Aceh, Zuraida Alwi menambahkan gesekan dan kekerasan Pemilu bisa saja diturunkan intensitasnya. Menurut Zuraida masyarakat harus disadarkan bahwa Pemilu itu pesta yang menyenangkan. Ekonomi masyarakat harus diperkuat.

“Kalau ekonomi bagus, masyarakat tidak ambil pusing, sehingga Pemilu tidak terjadi gesekan,” tuturnya.

Zuraida tidak menampik adanya Partai Lokal di Aceh memberikan konstribusi terhadap gesekan yang terjadi pada Pemilu di Aceh.

“Sebuah institusi baru dalam pesta demokrasi pasti ada tolak-tariknya. Kehadiran Partai Lokal menambah persaingan. Saya pikir menjadi salah satu konstribusi mengapa gesekan itu semakin terasa, apalagi Partai Lokal yang didominasi mantan kombatan, kita bisa ukur bagaimana komunikasinya,”ungkap Zuraida Alwi.

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi menegaskan ada tugas plus bagi KIP Aceh dalam rangka menyelenggarakan Pemilu di Aceh karena adanya Partai Lokal.

“Banyak hal khusus di Aceh yang tidak diatur dalam PKPU sehingga KIP Aceh mengatur untuk itu, misalnya persyaratan calon 120 persen, juklak-juknis uji mampu baca Al-Qur’an dan mengatur jadwal kampanye yang berbeda,” terang Ridwan Hadi.

Penghilangan alat peraga jelang Pemilu di Aceh adalah hal yang lumrah dan terjadi dimana-mana. KIP Aceh berupaya meminimalisir persoalan itu.

Partai lokal adalah partai besar yang kemudian menjadi sempalan. “Gesekan mulai terjadi pada Pilkada 2006, inikan kompetisi,” ujarnya.

Catatan Bawaslu Aceh, pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Aceh yaitu pelanggaran Administrasi sebanyak 135 kasus. Kemudian pelanggaran pidana sebanyak 218 kasus, pelanggaran sengketa 10 kasus dan kode etik sebanyak 33 kasus. Sedangkan bukan pelanggaran atau tidak berstatus sebanyak 21 kasus.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Dosen Fakultas Hukum Unsyiah menjelaskan setiap pihak terkait harus memiliki kesadaran bahwa jika performance satu pihak tidak bagus maka akan berpengaruh bagi pihak terkait yang lainnya.

Pihak-pihak tersebut adalah Pemerintah, Legislatif, KIP, Polisi, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Pemilu serta kelompok masyarakat. [Firman]

To Top