Sosial

DPD Jangan Hanya Cari Data, Tapi Harus Bantu Aceh

Kesempatan Kerja Minim, Kemiskinan Tinggi

ACEHTERKINI.COM | Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Hardi Selamat Hood menilai jaminan sosial dan upah kerja yang layak masih menjadi permasalahan besar di Republik ini. Semnetara itu Sekda Aceh, Dermawan berharap agar Komite III DPD RI ini tidak hanya mencari data, tapi juga membantu Aceh terkait persoalan ketenagakerjaaan.

Menurutnya Hardi Selamat Hood saat ini masih banyak persoalan yang melilit buruh mulai dari ketiadaan berbagai jaminan sosial, upah yang belum layak, sampai ke sistem yang menyebabkan buruh bisa saja mengalami pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu.

“Permasalahan ketenagakerjaan ini harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Untuk itulah kita duduk bersama dan mencari solusi bersama,” kata senator asal Kepulauan Riau ini dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jum’at (6/2/2015).

Ia memandang, besarnya angkatan kerja tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbangnya jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja.

“Hal ini merupakan pokok yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi,” sebutnya.

Minimnya kesempatan kerja, ungkap Hardi, akan berdampak dengan tingginya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Pengangguran, kata Hardi Selamat, akan berefek luas dalam perspektif pembangunan ekonomi negara.

“Sebab, banyaknya jumlah pengangguran dapat menghambat pembangunan ekonomi dan pemicu terganggunya stabilitas sosial dan politik,”tandasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekda Aceh, Drs. Dermawan mewakili Gubernur Aceh, Zaini Abdullah.

Dikatakan oleh Sekda Aceh masalah ketenagakerjaan memang menjadi beban sosial yang dihadapi dari tahun ke tahun seiring meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja di Aceh. Lapangan pekerjaaan yang tersedia juga relatif kecil.

“Itu sebabnya rasio pengangguran terbuka di Aceh relatif tinggi. Persoalan sosial masih banyak yang harus ditangani di Aceh,” pungkas Dermawan.

Sekda Aceh, Drs. Dermawan

Sekda Aceh, Drs. Dermawan

Ia menekankan, kedatangan Komite III ini tidak hanya sekedar mencari data, tapi bisa membantu Aceh dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

Kalau penetapan UMP, Aceh memang berbeda dengan daerah lain. Dermawan menyebutkan, Pemerintah Aceh baru saja menaikkan Upah Kerja Provinsi (UMP) menjadi Rp 1,9 juta per bulan, naik 8,57 persen dari tahun 2014 yang besarnya Rp 1,75 juta per bulan.

UMP ini, katanya, lebih tinggi 9,67 persen dari komponen hidup layak (KHL) provinsi yang berkisar Rp 1,732 juta.

Komite III DPD RI ini terdiri dari Hardi Selamat Hood dari Kepulauan Riau selaku Ketua Komite III sekaligus Koordinator Tim, Sudirman alias Haji Uma (Aceh) sebagai ketua rombongan, kemudian Prof Dr Ir Darmayanti Lubis (Medan), Dr Hj Maimunah Umar (Riau), Hj Daryati Uteng MM (Jambi), Hj Emma Yohana (Sumbar), Baiq Diyah Ratu Ganefi SH (NTB), KH Ahmad Sadeli Karim Lc (Banten), H Abdurrahman A Bahmid (Gorontalo), dan KH Muhammad Sabahuddin M.Ag (Sulbar). [red]

To Top