Hukum

Cegah Pidana Korupsi, Aceh Jaya Butuh Pengawasan

Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman melakukan peusijuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Tarmizi, Selasa, 10 Februari [hendra]

Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman melakukan peusijuk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Tarmizi, Selasa, 10 Februari [hendra]

ACEHTERKINI.COM | Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman mengatakan banyaknya program-program yang dialokasikan untuk rakyat maka semua pihak yang menggunakan uang Negara perlu dilakukan pemahaman hukum.

“Untuk mencegah terjadinya pidana korupsi, maka sangat dibutuhkan pengawasan dan pemahaman hukum kepada semua pihak,” ujar Azhar Abdurrahman saat menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Tarmizi, Selasa (10/2/2015).

Kata Azhar, program yang langsung diterima rakyat adalah bantuan intensif bagi orang tua yang lanjut usia di atas 70 tahun. Bantuan untuk para santri dan pengadaan dapur gratis untuk dayah.

Kemudian Pemerintah Aceh Jaya juga memberikan biaya kepada siswa dan siswi Aceh Jaya Cerdas dari SD/MI sampai tingkat SMA/MA secara langsung.

Selain itu, Pemerintah Aceh Jaya juga menfasilitasi lahan seluas 6.000 hektar untuk masyarakat secara gratis dalam rangka menyahuti program nasional Swasembada Pangan.

“berbagai kegiatan pembangunan ini perlu dilakukan pengawasan untuk menghindari pidana korupsi, sangat dibutuhkan pemahaman hukum bagi semua pihak yang menggunakan uang Negara agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Tarmizi mengatakan Forkopimda harus selalu saling mengingatkan. “Saat ini kita sedang menangani 261 perkara pidana seluruh Aceh, kita akan lakukan kajian yang lebih mendalam agar dapat mengetahui kebenarannya,” kata Tarmizi dihadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Usai berkunjung ke Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh bersama istri dan rombongan kembali menuju Kota Banda Aceh.

Sebelumnya LSM MaTA mencatat Aceh Jaya adalah satu-satunya kabupaten di Aceh yang paling sedikit terjadinya pidana korupsi sepanjang tahun 2014. [hendra]

To Top