Ekonomi

Bagi Hasil Migas Aceh “Fifty-Fifty” Dengan Jakarta

ACEHTERKINI.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menegaskan bahwa bagi hasil Migas di atas 12 mil telah disampaikan kepada Kemendagri melalui Dirjen Otda yaitu 50 persen untuk Aceh dan 50 persen untuk Pemerintah Pusat.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh dalam pertemuan dengan wartawan di Gedung Serba Guna, DPRA, Senin (9/2/2015).

Abdullah Saleh yang didampingi rakan-rakannya, Azhari Cage, Muhammad Saleh, Bardan Sahidi, Tgk. Muhammad Harun dan Iskandar menjelaskan sejumlah RPP dan Perpres turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh saat ini belum jelas posisinya dimana.

“Kita masih menunggu kedatangan tim dari pusat untuk menyerahkan RPP dan Perpres yang belum tuntas itu dan kemudian kita telaah lagi apakah sesuai dengan kesepatakan atau tidak,” kata Politisi Partai Aceh ini.

Dijelaskannya, pengelolaan bagi hasil Migas di atas 12 mil sempat menjadi perdebatan yang alot.

Menurut Abdullah Saleh, pengelolaan SDA laut di atas 12 mil sebelumnya diberikan 30 persen untuk Aceh dan 70 persen untuk Pemerintah Pusat, kita tolak usulan tersebut. “Tim Aceh minta 70 persen sedangkan untuk pusat 30 persen, Jakarta tidak mau,” kata Ketua Komisi I DPRA ini.

Kemudian kita sampaikan dalam bentuk kompromi dengan bagi hasil 50 persen Aceh dan 50 persen Pemerintah Pusat. “Kita sudah buat tertulis kesepakatan ini dan sudah kita sampaikan ke Dirjen Otda, Kemendagri,” katanya.

Kenapa di atas 12 mil ini kita perjuangkan?, kata Abdullah Saleh logikanya dalam laut territorial yang 12 mil sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki tidak ada lagi cadangan Migas nya, maka kita minta di atas 12 mil masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai.

“Logika ini diterima oleh Pemerintah Pusat, kita tawarkan “fifty-fifty,” terang Abdullah Saleh.

Informasi terakhir, RPP dan Perpres ini sudah rampung dan hanya menunggu kapan diserahkan ke Aceh untuk kemudian ditelaah lagi. “Semoga RPP dan Perpres yang akan diberikan ini sesuai dengan subtansi dan kesekapatan tim,” harap Abdullah Saleh.

Untuk diketahui RPP dan Perpres yang belum tuntas itu adalah pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kewenangan Aceh, pengalihan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan tentang kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh. [red]

To Top