Hukum

Ahli Tak Hadir, Sidang Pidana Perusahaan Sawit Ditunda

ACEHTERKINI.COM | Sidang Pidana PT. SPS-2 di Pengadilan Negeri Meulaboh, Rabu (11/2/2015) kembali ditunda. Ketua Majelis Hakim, Rahmawati SH mengatakan penundaan tersebut karena ahli yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak hadir.

Ketua Majelis Hakim, Rahmawati SH didampingi hakim anggota, Alex Adam Faisal SH dan Rahma Novatiana SH menunda sidang pidana perusahaan kelapa sawit yang diduga telah merusak lingkungan di lahan gambut dengan cara bakar pada Senin, 23 Februari 2015.

Sebelumnya Jaksa Penunut Umum (JPU) Rahma Nur Hidayat SH akan menghadirkan sejumlah Dosen Institute Pertanian Bogor (IPB) sebagai ahli dalam pidana ini.

Informasi yang diterima acehterkini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum siap untuk membawa ahli dari IPB, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis.

“Saya belum terima panggilan dari KLH untuk ahli di Aceh, belum ada pemberitahuan apapaun, kami sudah siap,” kata Bambang dalam pesan singkatnya kepada acehterkini, Senin, 9 Februari 2015.

Kuasa Hukum PT. SPS-2, Endar Sumarsono mengatakan penundaaan sidang kali ini karena ahli tidak hadir.

Untuk diketahui perkara pidana yang menyeret para Direksi PT. Surya Panen Subur (SPS)-2 yaitu Edy Sutjahyo Busiri, T. Marjan Nasution, Anas Muda Siregar (53/pid.sus/2014/PN MBO) dan atas nama korporasi yang diwakili oleh Arsul Hardiansyah (54/pid.sus/2014/PN MBO) dituntut oleh Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

KLH menuntut perusahaan PT. SPS-2 di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya secara perdata di Jakarta (berdasarkan akte perusahaan) dan secara pidana di Provinsi Aceh (berdasarkan lokasi kejadian).

Perkara Perdata PT. SPS-2

Disisi lain, Kuasa Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Boby Rahman mengatakan perkara perdata belum putus di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

KLH juga menggugat secara perdata Perusahaan PT. SPS-2 untuk ganti rugi akibat kerusakan lingkungan karena kebakaran yang terjadi di lahan gambut pada Maret 2012 seluas lebih kurang 1.000 hektar. Nilai ganti rugi itu lebih kurang hampir Rp400 miliar.

Kuasa Hukum PT. SPS-2, Rivai Kesumanegara juga memastikan banding perdata yang dlakukan oleh KLH di Pengadilan DKI Jakarta belum diputuskan. [red]

To Top