Hukum

Masalah Izin, Subianto Rusyid Lepas Dari Jeratan Hukum

ACEHTERKINI.COM | Perkara Pidana yang dituntut Polda Aceh terkait pembukaan lahan tanpa izin oleh PT. Kallista Alam akhirnya kandas. Putusan PN Meulaboh dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Kapolda Aceh, Husein Hamidi mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus melakukan kasasi kenapa putusan PN Meulaboh ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

“Setelah kasus ini putus di PN Meulaboh, ini merupakan tanggung jawab kejaksaan,” ujar Kapolda Aceh saat melakukan ekspose akhir tahun, 31 Desember 2014 kepada wartawan.

Sementara itu, Dir Reskrimsus Polda Aceh, Joko Irwanto mengatakan kasus PT. Kallista Alam ini sudah dalam pengawasan dan koordinasi UKP4 yang kaitannya tindak pidana perkebunan.

“Tugas Polda melengkapi kasus, sementara hakim tinggi membatalkan putusan PN Meulaboh. Itu bukan urusan Polda,” terang Joko Irwanto.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya melalui Kasie Pidana Khusus, Mawardi, mengatakan sudah melakukan kasasi terkait putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut.

“Kita tidak menerima putusan itu, atas dasar apa Pengadilan Tinggi Banda Aceh melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum,” ujar Mawardi, Rabu, 7 Januari 2015 di Meulaboh.

“Memori kasasinya sudah kita berikan ke PN Meulaboh,” katanya lagi.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum PT. Kallista Alam Firman Lubis mengaku belum menerima putusan dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

“Kita belum bisa berikan tanggapan terkait putusan itu karena berkasnya belum kami terima,” ujarnya singkat.

Putusan PN Meulaboh

Perkara Pidana Nomor 132/Pid.B/2013/PN MBO telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Meulaboh pada 15 Juli 2014.

Ketua Majelis Hakim, Arman Surya Putra SH menghukum Direktur PT. Kallista Alam, Subianto Rusyid dengan delapan bulan kurungan dan denda Rp150 juta serta subsider 3 bulan kurungan.

Hukuman tersebut lebih ringan dua bulan dari tuntutan JPU yaitu 10 bulan kurungan, denda Rp150 juta dan subsider 3 bulan kurungan.

Sebelumnya JPU, Rahmat Nurhidayat dari Kejari Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya mengatakan kasus pembukaan lahan tanpa izin ini dihukum karena terdakwa Subianto Rusyid telah lalai dan tidak mengontrol bawahannya.

“Memang pada intinya proses pembuatan IUP-B sedang dilakukan, namun tanpa menunggu proses itu, perusahaan sudah melakukan pembukaan lahan,” kata Rahmat.

Putusan ini secara langsung dinyatakan banding oleh Kuasa Hukum PT Kallista Alama, Alfian C Sarumaha SH dan kawan-kawan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Tanggal 16 November 2014, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengeluarkan putusan yang sempat membuat kaget pegiat lingkungan dan sejumlah pengacara hukum lingkungan di Aceh terkait perkara Pembukaan Lahan Tanpa Izin oleh PT. Kallista Alam.

Melalui putusan nomor 186/Pid/2014/PT BNA, permohonan banding PT. Kallista Alam diterima oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Secara otomatis putusan PN Meulaboh nomor 132/Pid.sus/2013/PN MBO dibatalkan.

Majelis Hakim Tinggi yang membatalkan putusan PN Meulaboh adalah Wahidin SH. M.Hum sebagai Ketua Majelis, Subachron H Mulyono SH. MH dan Adi Dachrowi SA.SH.MH sebagai hakim-hakim anggota.

Ketua PT Banda Aceh melalui Kepala Humas, Mahmud Fauzie saat dijumpai diruang kerjanya, 5 Januari 2015 menjelaskan perbuatan Direktur PT. Kallista Alam Subianto Rusyid yang menjadi terdakwa telah terbukti dalam dakwaan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

“Permohonan banding PT. Kallista Alam kita terima, artinya putusan PN Meulaboh itu dibatalkan, melalui Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 186/Pid/2014/PT BNA tanggal 19 November 2014, ” ujar Mahmud Fauzi.

“Kita melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” kata Mahmud Fauzie sembari mengatakan pengertian melepaskan dan membebaskan mengandung makna yang berbeda.

Katanya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menilai izin-izin yang dimiliki PT. Kallista Alam sudah sah dari pihak-pihak yang berwenang.

Walhi Aceh Menang Di PTUN

Masalah perizinan PT. Kallista Alam ini juga pernah digugat oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Banda Aceh pada tahun 2012.

Pengacara WALHI Aceh, Syarifuddin mengatakan gugatan WALHI di PTUN sudah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh WALHI.

“Artinya dalam proses hukum tingkat terakhir di Mahkamah Agung (MA) bahwa kasasi PT. Kallista Alam sebagai tergugat intervensi ditolak melalui Keputusan MA Nomor 19 Tahun 2013,” ujar Syarifuddin. [red] 

To Top