Sosial

Kepemimpinan “Zikir” Belum Berpihak Pada Rakyat

ACEHTERKINI.COM | Kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf atau pasangan “Zikir” belum menunjukkan keberpihakan kepada kedaulatan rakyat atas tanah.

Hal ini diungkap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh disepanjang tahun 2014.

Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syah Putra SH mengatakan pelanggaran HAM dalam aspek hak ekonomi, sosial dan budaya terjadi sebanyak 33 kasus.

“Paling dominan dilakukan oleh perusahaan,” katanya.

Kepemimpinan Aceh yang dipimpin Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf masih belum menunjukkan adanya perspektif keberpihakan pada perlindungan kedaulatan rakyat atas tanah.

Hal ini terindikasi dengan maraknya pemberian konsesi dalam bidang eksploitasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) bagi kepentingan investasi.

Kondisi ini menurut catatan LBH tidak terlepas dengan begitu banyaknya izin usaha pertambangan dan perkebunan sawit di Aceh.

“Tersingkirnya hak rakyat atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam di segala sektor agrarian merupakan pelanggaran terhadap hak dasar rakyat, yakni hak asasi,” demikian Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syah Putra SH. [red]

To Top