Layanan Publik

Kepala Bappeda Kosong, Bupati Aceh Barat Didesak Gelar Mutasi

ACEHTERKINI.COM | Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menilai kebijakan Bupati Aceh Barat yang terus membiarkan jabatan Kepala Bappeda kosong telah menganggu penyusunan program pembangunan secara maksimal.

Koodinator GeRAK Aceh Barat, Baharuddin Bahari, Selasa (13/1/2015) mengatakan jabatan kepala Bappeda Aceh Barat kepada pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan Asisten Bidang Pembangunan Ekonomi Setdakab Aceh Barat merupakan  bentuk pengangkangan terhadap aturan perundang-undangan.

Sebab penetapan pejabat rangkap jabatan ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukturan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002.

PP tersebut secara tegas melarang adanya rangkap jabatan baik antara jabatan struktural dengan jabatan struktural maupun antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional.

Pelarangan ini dimaksudkan untuk optimalisasi, disiplin, akuntabilitas pejabat struktural serta menyadari akan keterbatasan manusia sebagaimana tercantum pada pasal 8 dan penjelasannya.

Oleh karena itu, GeRAK Aceh Barat mendesak bupati Aceh Barat untuk segera melakukan mutasi untuk mengisi jabatan kepala Bappeda yang sampai saat ini masih lowong kepada pejabat definitif yang kredibel.

Penempatan pejabat definitif yang kredibel dengan berpatokan pada kompetensi atau kinerja ini menjadi penting dilakukan agar perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok Bappeda dapat berjalan maksimal.

Apalagi, saat ini sudah memasuki periode persiapan penyusunan rencana pembangunan tahun anggaran 2016. [red]

To Top