Ekonomi

Inilah Pos Anggaran RAPBA 2015 Dikritik GeRAK Aceh

Rp53 Miliar Untuk Enam Juta Korban Konflik Dinilai Keliru

ACEHTERKINI.COM | LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengkritisi pengalokasian belanja daerah pada RAPBA Tahun 2015 sebesar Rp11,7 triliun yang masih besar peruntukkannya untuk belanja pegawai atau belanja tidak langsung.

Dalam siaran tertulisnya, GeRAK menyayangkan pengalokasian dana belanja publik sangat kecil yaitu 46 persen dari total belanja daerah Rp11,6 triliun.

“Ini menunjukkan pemerintah belum berhasil mempresentasikan anggaran sebesar-besarnya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani melalui Kepala Divisi Kebijakan Publik, Fernan, Senin (5/1/2015).

Angka yang ditemukan GeRAK Aceh ini tertuang dalam Buku I pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS – APBA) Tahun Anggaran 2015.

Dari anggaran tersebut disinyalir sebesar Rp 5,2 Triliun tersebar di tiga belas Pos Anggaran sarat dengan potensi korupsi dan dinilai tidak realistis.

Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 283,8 Milyar untuk Penyertaan Modal Investasi Daerah.

Pemerintah Aceh dinilai terlalu berani dengan mengalokasikan terlalu besar untuk BUMD baru yang seharusnya fokus pada penguatan organisasi dan penguatan manajemen.

Dilain hal penyertaan modal untuk Microfinance for Innovation Fund (MIF) sebesar Rp 63,8 Milyar dimana asumsi penerimaan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah nilainya sama.

“Kalaupun anggaran itu digunakan untuk penyaluran kreditnya seharusnya nilai pendapatan yang diperoleh harus lebih besar,” sebut Fernan.

Alokasi anggaran untuk KORPRI sebesar Rp 5,6 Milyar dinilai hanya mewarisi pola penganggaran masa lalu. Lembaga ini tidak efektif lagi dan hanya menyebabkan pemborosan anggaran.

Ada empat item belanja program yang sarat dengan potensi korupsi berupa Belanja Hibah/Bansos, Belanja tak terduga dan Bantuan Alokasi Khusus mencapai Rp 4,4 Triliun.

Padahal KPK sudah “mewarning” peruntukan alokasi tersebut harus bisa dicegah dari penyalahgunaan sebagaimana surat edaran kepada seluruh Gubernur melalui surat Nomor B-14/01-15/01/2014. Terlebih lagi perlu dipertanyakan perencanaan mekasnisme penyaluran dan pengawasan di lapangan.

Alokasi Anggaran untuk Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta sebesar Rp 10 Milyar dinilai pemborosan anggaran yang hanya digunakan oknum pejabat dan kelompoknya saja.

Dinas Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53 Milyar untuk Program Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik. Anehnya anggaran sebesar itu dialokasikan untuk enam  juta korban konflik.

“Hal ini juga menjelaskan perencanaan yang keliru sehingga penyelesaiaan reintregrasi belum selesai-selesai hingga saat ini,” ujarnya lagi.

Pengalokasian anggaran di Badan Investasi dan Promosi Aceh (Bainprom) sebesar Rp 5,19 milyar untuk program Peningkatan Promosi kerjasama investasi dan pengembangan unggulan daerah dinilai tidak memiliki dampak apapun terhadap kemajuan investasi daerah.

Pemborosan lainnya terdapat di alokasi Belanja Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS yang terdapat di tiga SKPA.  Alokasi di Sekretariatan Dewan sebesar Rp 5,9 miliar. Alokasi di Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 2,5 Milyar. Dan di Sekretariat Daerah Provinsi yang mencapai Rp 88 Milyar.

GeRAK Aceh meminta Gubernur Aceh untuk mempresentasikan APBA Tahun Anggaran 2015 untuk Belanja Publik dan mengambil sikap untuk pemangkasan anggaran birokrasi yang dinilai hanya pemborosan.[red/*]

To Top