Sosial

Di Aceh, Sistem Outsourcing Masih Bermasalah

ACEHTERKINI.COM | Aliansi Buruh Aceh meminta pemerintah menyelesaikan semua persoalan terkait masih adanya buruh di Aceh yang belum memenuhi rasa keadilan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Aksi, Habibie Inseun saat berorasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jum’at (23/1/2015).

Ia menjelaskan masih banyak masalah buruh di kabupaten kota yang hingga saat ini belum terselesaikan.

“Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 di Aceh sebesar Rp1,9 juta masih sangat rendah dibandingkan daerah lain dan kebutuhan hidup seorang pekerja di Aceh,” katanya.

Masalah buruh di Aceh, katanya masih ditemukan adanya penerapan system kerja outsourcing pada perusahaan BUMN, salah satunya di Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pemerintah Aceh juga dianggap lalai melakukan pengawasan terhadap pekerja atau buruh di Aceh. “Status kerja yang tidak jelas, penerapan system kerja kontrak, ini masih terjadi di PT. PLN Wilayah Aceh,” kata Habibie.

“Kami juga menolak kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang akan berencana menerapkan UMP selama lima tahun sekali, ini kebijakan yang tidak rasional,” teriak Sekretaris Trade Union Care Center Aceh ini.

Aksi para buruh di Geudng DPRA ini disambut Wakil Ketua DPRA, T. Irwan Djohan. Politisi Partai Nasdem ini berjanji akan menyampaikan tuntutan buruh kepada Pemerintah Aceh agar semua persoalan bisa diselesaikan. [red]

To Top